Pemprov Tunda Kenaikan Pajak

Kepala Bapenda Jeneponto, Saripuddin Lagu, menyebut rapat tersebut melahirkan sejumlah keputusan strategis.

Baca juga: HP Dirampas Video Dihapus, Jurnalis Dipiting Pria Berseragam saat Liput Demo PBB-P2 Bone

"Pertama, penagihan dan layanan pembayaran PBB-P2 ditunda sampai terbitnya regulasi berupa perubahan Peraturan Bupati tentang tata cara pemungutan pajak dan retribusi daerah," ucapnya.

Kedua, masyarakat yang merasa keberatan atas tagihan PBB-P2 diminta menyampaikan laporan pengaduan berjenjang melalui Kepala Desa/Lurah dan Camat, untuk diteruskan ke Bapenda.

"Ketiga, pemerintah membentuk Tim Evaluasi guna mengkaji ulang perubahan tarif PBB-P2 agar sesuai regulasi baru sekaligus tidak membebani masyarakat. Kami juga akan terus berkoordinasi dengan pimpinan dan semua pihak, untuk memberikan solusi yang terbaik kepada masyarakat,” jelas Saripuddin Lagu.

Keputusan pembatalan diambil setelah beberapa hari terakhir publik menyoroti lonjakan tagihan PBB di Jeneponto.

Salah satunya dikeluhkan oleh anggota DPRD Jeneponto, H Aripuddin yang mengaku tagihan PBB miliknya naik dari Rp300 ribu tahun lalu menjadi Rp1,5 juta tahun ini.

Pernyataan itu memicu polemik dan bahkan disebut kenaikan mencapai 400 persen.

Namun kemudian dibantah oleh Bapenda Jeneponto yang menyebut angka sebenarnya sekitar 64 persen.

54 Orang Ditangkap

Baca juga: Demo Ricuh di Bone Sisakan Sampah, Syamsiah Pemulung Lansia Panen Rezeki

Sementara itu, dalam aksi unjuk rasa penolakan PBB P-2 yang berakhir ricuh di Bone, sebanyak 54 warga diamankan polisi.

Hingga kemarin petang, upaya membebaskan ke-54 pendemo masih dinegosiasikan.

“Kami amankan 54 orang,” kata Kapolres Bone, AKBP Sugeng Setyo Budhi, Rabu (20/8/2025).

Polisi hanya mengambil keterangan dan mendata pendemo yang ditangkap kemudian memanggil orang tuanya untuk dijemput.

Mereka juga diminta membuat pernyataan tidak mengulangi perbuatannya.

Jenderal Lapangan Aksi, Rafli, mengaku sudah berkoordinasi dengan pihak Kepolisian.