Pemprov Tunda Kenaikan Pajak

TRIBUN-TIMUR.COM - Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menginstruksikan kepada pemerintah kabupaten dan kota menunda kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2).

Penyampaian itu disampaikan gubernur melalui rapat zoom, Rabu (25/8/2025). 

Rapat virtual diikuti kepala daerah se-Sulsel.

Terkait instruksi gubernur, Pemerintah Kabupaten Jeneponto dan Pemkab Bone telah mengumumkan menunda kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).

Pada Selasa (19/8/25), aksi penolakan kenaikan PBB-P2 di Kabupaten Bone, berakhir ricuh.

Kemarin, situasi di Watampone, ibu kota Kabupaten Bone, sudah kondusif.  

Wakil Bupati Bone, Andi Akmal Pasluddin, sudah masuk kantor dan memimpin serangkaian rapat dan pertemuan dengan para pejabatnya.

Sementara Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman masih berada di Jakarta.

Sementara di Jeneponto, pengumuman penundaan kenaikan PBB P2 telah diumumkan oleh Bupati Jeneponto, Paris Yasir.

"Penyesuaian nilai pajak bumi dan bangunan ini harus dilakukan dengan bijak. Kita perlu memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tidak hanya sesuai dengan regulasi, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi dan daya beli masyarakat Jeneponto," katanya, kemarin. 

Keputusan pembatalan diumumkan Paris Yasir setelah menggelar rapat pada Rabu (20/8/2025).

Rapat di ruang kerja Kantor Bupati, Jl Lanto Daeng Pasewang, Kecamatan Binamu, Jeneponto itu, dihadiri Wakil Bupati Islam Iskandar, unsur forkopimda, para asisten, sejumlah kepala perangkat daerah dan Kabag Hukum.

Rapat tersebut digelar menindaklanjuti keluarnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tentang penyesuaian penetapan pajak daerah dan retribusi daerah.

Sekaligus merespons suara masyarakat yang menilai beban PBB tahun ini terlalu berat.

Dalam arahannya, Bupati Jeneponto, Paris Yasir menekankan pentingnya pemerintah daerah bersikap bijak.