Pemprov Tunda Kenaikan Pajak

“Untuk sementara massa yang diamankan kami terus koordinasikan untuk dilepaskan,” ujarnya.

Aliansi Rakyat Bone Bersatu telah menyiapkan pengacara untuk pendampingan proses hukum.

Edaran Mendagri

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengeluarkan edaran terkait PBB-P2.

Mendagri meminta kepala daerah menghentikan semua kebijakan yang menimbulkan kegaduhan.

“Sudah ada edaran Mendagri soal PBB-P2. Kalau menimbulkan kegaduhan, hentikan. Arahannya harus kondusif, karena di beberapa daerah kenaikan PBB-P2 sangat drastis, bahkan ada yang 1.000 persen seperti di Cirebon,” jelas Sekprov Sulsel Jufri Rahman di Kantor Gubernur Sulsel, Rabu (20/8/2025).

Menurutnya, kenaikan PBB-P2 hingga ratusan persen memang mengagetkan masyarakat, apalagi di tingkat kabupaten. 

Harga tanah di pedesaan dinilai masih jauh lebih rendah dibandingkan kawasan metropolitan.

Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri, Bima Arya Sugiarto, menjelaskan, imbauan tersebut dikeluarkan untuk mengingatkan pemerintah daerah agar membuat kebijakan yang berpihak kepada rakyat.

Bima mengungkapkan, saat ini ada 104 daerah yang menaikkan PBB P2. Dari ratusan daerah tersebut, 20 daerah diantaranya menaikkan PBB-P2 di atas 100 persen.

Pengamat: Jalan Tengah

Pengamat Pemerintahan Andi Lukman Irwan menilai, penundaan kenaikan PBB-P2 oleh Pemkab Bone sebagai jalan tengah.

Dalam konteks fiskal di daerah, Pemkab Bone bisa menaikkan PBB-P2.

Langkah itu demi mengatasi efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.

Apalagi Bupati Bone Andi Asman Sulaiman dan Wakil Bupati Andi Akmal Pasluddin memiliki program strategis yang menjadi janji politiknya.