Gaduh Rekening Dormant: Ketika PPATK Bertindak Sebelum Berpikir

Ada perlindungan lainnya dalam Pasal 37B ayat (1) dan (2) UU 10/1998. Dalam ayat (1) dijelaskan bahwa setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan. 

Ayat (2) menjelaskan bahwa untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan.

Pengkajian ulang bertujuan untuk memperjelas jalannya program ini serta tujuan konkritnya.

Jangan sampai ada oknum yang justru memanfaatkan kebijakan ini untuk melakukan tindak pidana lainnya. 

Serta juga PPATK mesti memperjelas jaminan bagi nasabah yang terkena pemblokiran agar supaya saldo dalam rekeningnya aman. 

Ketika PPATK tidak mampu menjamin hal ini maka kebijakan ini seperti yang saya sampaikan di paragraf sebelumnya bahwa kebijakan ini rawan “dimainkan” oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Yang terakhir kami juga melihat kemungkinan pemblokiran rekening ini ketika tidak dikaji dan disosialisasikan secara massif, akan dimanfaatkan oleh oknum pihak Perbankan untuk melakukan pungli dalam prosedur aktivasi rekening yang telah di blokir. (*)