Politik Riset dan Peringkat di Indonesia

Pertama, mendefinisikan ulang indikator keberhasilan sebagai ukuran ruang, dengan menambahkan indikator berdampak sosial.

Misalnya, jumlah proyek yang telah dan terus  diimplementasikan pada masyarakat, adopsi teknologi lokal, pengaruh kebijakan terhadap publik, relevansi terhadap aspek lokal, serta kualitas pengalaman belajar, ke dalam mekanisme evaluasi kampus dan alokasi penganggaran. Bukan hanya sekedar sitasi dan publikasi.

Kedua, medistribusikan sumber daya secara berimbang. Prioritaskan alokasi dana riset yang terarah untuk universitas di wilayah pinggiran / daerah dan alokasikan dana khusus untuk riset aplikatif regional dan interdisipliner, sehingga kapasitas riset terdesentralisasi.

Hal ini akan mengubah peta sumber daya dari sentralisasi ke pemerataan ruang distribusi. 

Ketiga, membentuk Dana Abadi Riset, yang dapat memberi hibah multi-tahun untuk riset aplikatif lokal, beserta mandat bahwa sejumlah hibah harus disertai rencana penerapan atau konversi kepada kebijakan lokal.

Di tingkat nasional, BRIN telah mengusulkan tambahan dana abadi ini dalam RAPBN 2025, dan langkah semacam ini harus dibarengi oleh langkah Badan Riset Daerah (BRIDA) untuk mengakselerasi dan memastikan efektifitasnya di tingkat lokal.

Kampus-kampus lokal harus diperkuat dan diberdayakan sebagai agen pembangunan daerah.

Kolaborasi sistematis antara kampus dan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mentransformasikan penelitian menjadi solusi lokal.

Keempat, menguatkan ekosistem epistemik dan publikasi lokal, dengan memberi insentif riset yang terbukti memberi perubahan nyata di masyarakat, melalui kemitraan Universitas - Pemda - Dunia Industri.

Selain itu, membangun dan mendanai infrastruktur publikasi nasional berbahasa Indonesia, berupa repositori terbuka, pelatihan metodologis, dan dukungan editorial untuk riset lokal agar mudah diakses dan  dimanfaatkan, insentif open access, dan jurnal lokal yang  bereputasi.

Hal ini penting agar penelitian yang relevan bagi stakeholder lokal tidak hilang karena fokus pada publikasi internasional yang berbayar mahal.

Kelima, mengembangkan platform nasional yang membantu calon mahasiswa mencari program berdasarkan kebutuhan, seperti model pembelajaran, fokus riset, dan konteks lokal, bukan sekadar peringkat.

Hal ini akan memindahkan orientasi ruang akademik dari ranking-driven ke fit-driven. 

Ruang baru produksi bersama

Perspektif politik ruang menjelaskan satu hal, bahwa ruang pengetahuan adalah arena politis.

Peringkat, publikasi, dan anggaran bukanlah perangkat yang netral. Mereka menciptakan dan membentuk siapa yang berkuasa atas pendefinisian ilmu dan pengetahuan, siapa yang mendapat akses, dan apa yang dianggap penting.

Kehadiran Novoselov dan Schmidt adalah pengingat sekaligus tuntutan moral, agar Indonesia memproduksi ruang akademik yang inklusif, relevan, dan berdaya guna.

Riset yang banyak namun miskin dukungan finansial dan orientasi lokal akan menjadi ritual tanpa substansi.

Sebaliknya, jika kita merebut dan mengatur ulang indikator, mendesentralisasi sumber daya, dan mengukuhkan tanggung jawab penerapan penelitian pada masalah yang nyata, kita dapat mengubah peta akademik dari sekadar pusat-pinggiran menjadi jaringan yang saling menguatkan.

Itulah hakikat emansipasi ruang pengetahuan, memberikan kesempatan bagi seluruh wilayah bangsa untuk menjadi produsen solusi, bukan hanya konsumen legitimasi internasional.