Politik Riset dan Peringkat di Indonesia

Ketika parameter global (publikasi Quartile - Q1-Q4, sitasi, dan indeksasi internasional lainnya) menjadi tolok ukur utama, maka kita bisa menyaksikan bagaimana hegemonisasi ruang pengetahuan yang cenderung memusatkan otoritas epistemik pada institusi dan bahasa pusat ( Centers ).

Sementara institusi di periphery (Global South) harus menyesuaikan diri dengan situasi itu.

Dalam bahasa Levebvrian, kehadiran pemeringkatan global menciptakan hierarki spasial di mana banyak kampus Indonesia, dipaksa menata ulang fungsi mereka agar "terlihat global".

Bukan lagi untuk memenuhi kebutuhan akademik dan pengetahuan lokal untuk berkembang, apalagi mencerdaskan kehidupan bangsa, seperti yang tertera dalam mukadimah Undang-Undang Dasar negara.

Oleh karena peringkat menjadi panduan, maka sejumlah konsekuensi spasial-politik muncul. Pertama, ketiadaan prioritas topik riset yang jelas.

Pada satu kondisi, kampus dan peneliti terdorong memilih tema atau topik yang mudah dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi yang menggunakan bahasa Inggris, dengan topik yang bergaya global.

Pada saat yang sama, pengindeks atau penerbit seringkali membuka diri terhadap isu lokal, sebagai pemenuhan atas tuntutan hadirnya novelty atau kebaruan agar artikel atau terbitan menjadi "Scopusable".

Fokus atau prioritas ruang pengetahuan menjadi kabur, antara bentuk eksternalisasi ruang pengetahuan, dimana fokus bergeser dari ruang sosial-lokal menuju arena pengakuan internasional, atau sebaliknya. 

Kedua, akses sumber daya yang tidak merata. Hanya kampus dengan kapasitas administratif dan finansial yang mapan, beradas di pusat kota besar, yang mampu memenuhi biaya publikasi, kolaborasi internasional, atau infrastruktur penelitian yang cukup mahal.

Pada titik itu, kita bisa mencermati terciptanya pemusatan sumber daya di kampus-kampus itu.

Ketiga, terjadinya fragmentasi peran universitas. Beberapa universitas berevolusi menjadi “brand akademik” untuk tujuan pemasaran, rekrutmen mahasiswa dan sponsor sebanyak-banyaknya.

Sementara itu fungsi sosial-publik yang menjadi salah satu dharma dari tri dharma perguruan tinggi, melemah. 

Secara teoritis sekaligus praktis, berbagai konsekuensi ini adalah produksi ruang yang mereproduksi ketidaksetaraan, dimana ruang pengetahuan internasional memusatkan pada legitimasi, sementara ruang pengetahuan lokal kehilangan kapasitas untuk menentukan prioritas riset.

Arah masa depan 

Berdasarkan kerangka pikir dan data di atas, kiranya bisa diusulkan beberapa hal.