Keadilan Sosial di Balik Pertumbuhan Ekonomi

Oleh: Bagong Suyanto

Guru Besar Sosiologi Ekonomi FISIP Universitas Airlangga
 
TRIBUN-TIMUR.COM - Komitmen pemerintah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus diakui masih menghadapi berbagai tantangan.

Meski kita tetap harus optimis menapak masa depan, tetapi di saat yang sama kita harus bersikap realistik.

Tidak sekadar hanya menebar janji dan sikap optimis, untuk mewujudkan cita-cita pembangunan yang berkeadilan sosial, yang dibutuhkan tak pelak adalah kesediaan untuk menakar ulang orientasi pembangunan yang selama ini berjalan dan dijalankan, untuk kemudian mengganti dengan orientasi baru yang benar-benar berkeadilan sosial.

Walau pun pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan 5,2 persen di tahun 2026 agaknya akan dapat tercapai. Akan tetapi, angka itu sepertinya belum cukup mengangkat kesejahteraan rakyat secara merata.

Upah minimum buruh, misalnya memang naik secara nominal. Namun, jika dipertandingkan dengan kebutuhan hidup layak, kenaikan upah itu masih tetap kurang signifikan.

Masyarakat terpaksa masih gigit jari sambil berjuang menahan tekanan ekonomi. Di sepanjang tahun 2025, badai pemutusan hubungan kerja (PHK) menerjang dan menghantui sepanjang tahun.

Berdasarkan catatan Kementerian Ketenagakerjaan, angka PHK pada Januari hingga November sebanyak 79.302 orang. 

Di tahun 2026, tantangan yang harus dihadapi harus diakui bukannya makin ringan. Di tengah kondisi perekonomian global dan nasional yang sedang tidak baik-baik saja, tentu rute yang ditempuh makin terjal.

Untuk mewujudkan keadilan sosial di tahun 2026 yang dibutuhkan adalah sebuah pendekatan baru, yakni pergeseran paradigma dari pendekatan kuratif simptomatik menuju intervensi struktural yang benar-benar transformatif.

Tanpa dilandasi orientasi pembangunan yang peka pada kebutuhan masyarakat, sulit diharapkan proses dan pelaksanaan program-program pembangunan akan dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
 
Tantangan

Secara objektif harus diakui bahwa upaya untuk mewujudkan keadilan sosial di Indonesia masih dipenuhi bayang-bayang ketimpangan yang persisten dan tantangan yang tidak mudah.

Mewujudkan keadilan sosial bukan sekadar impian, melainkan keharusan yang membutuhkan pembalikan arah kebijakan dari yang bersifat elitis menjadi berpedoman pada harapan rakyat.

Kesulitan utama mewujudkan keadilan sosial berakar dari ketimpangan ekonomi dan akses yang tidak merata terhadap sumber daya dasar.

Meskipun pemerintah telah banyak berusaha mengurangi jumlah penduduk miskin dan bahkan menargetkan nol persen untuk kemiskinan ekstrem pada tahun 2026, tetapi realitas di lapangan menunjukkan bahwa indikator statistik sering kali tidak selalu sejalan dengan kenaikan kesejahteraan secara merata.