Politik Riset dan Peringkat di Indonesia

Pada 2022, Indonesia juga tercatat menorehkan lebih dari 43.300 dokumen yang terindeks Scopus, dan itu menempatkannya di peringkat ke-25 dari 243 negara, dan bahkan sempat menembus peringkat 20 dunia menurut laporan Juni 2025 (IIRI BRIN, 2024).

Data lain dari GoodStats pada bulan Oktober 2023, menempatkan Indonesia di peringkat 39 dunia atau peringkat 3 di ASEAN, tertinggal dari Malaysia (peringkat 26) dan Singapura (peringkat 35).

Data ini menandakan bahwa  kapasitas akademik yang tumbuh signifikan di Indonesia. 

Meskipun demikian, pengeluaran domestik untuk research and development (R&D)  (Gross-domestic Expenditure on R&D - GERD) Indonesia masih rendah, hanya sekitar 0,28 persen–0,3?ri Produk Domestik Bruto (PDB), jauh di bawah rata-rata dunia dan jauh tertinggal dari negara-negara rujukan seperti China (±2 %), Korea Selatan (±4,2 %), atau bahkan Malaysia (± 1 % ).

Data Global Innovation Index (GII) dari UNESCO memperlihatkan gap struktural ini. Kekurangan pendanaan inilah yang kiranya  menghambat transformasi kuantitas publikasi menjadi kualitas inovasi yang berdampak luas. 

BRIN dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) memegang peranan penting dalam pembiayaan riset.

Namun kita dapat mencermati juga bahwa pagu anggaran riset BRIN hanya sekitar Rp 5,84–6,38 triliun pada tahun 2023–2025 (Kompas, 2025).

Sedangkan ntuk Kemendiktisaintek sendiri hanya memperoleh pagu anggaran sebesar Rp 57 triliun untuk 2025, setelah efisiensi, yang bisa dipakai hanya sekitar Rp 7,5 triliun (Kompas, 2025).

Sementara itu, dana untuk riset perguruan tinggi dari APBN, LPDP, dan kerja sama industri mencapai Rp 2 triliun pada 2025 .

LPDP sendiri menyiapkan lebih dari Rp 6 triliun untuk beasiswa dan riset (Antara News, 2025). 

Dari data tersebut, tetap saja angka-angka statistik yang terlihat besar itu, menjadi relatif kecil jika dibandingkan kebutuhan sistemik riset nasional.

Kita memiliki tenaga dan produktivitas akademik, namun ruang sumber daya berupa pendanaan, infrastruktur, dan dukungan jangka panjang  masih relatif sempit, kondisi klasik ini merupaka karakteristik utama dari fenomena pusat–pinggiran dalam politik ruang pengetahuan.

Kampus sebagai ruang yang diproduksi 

Henri Lefebvre (1991) dalam karya seminalnya The Production of Space, telah mengingatkan kita bahwa ruang bukan sekadar kontainer netral, ruang diproduksi secara sosial, oleh praktik, kebijakan, dan relasi kekuasaan.

Universitas dan jejaring ilmiah adalah ruang produksi pengetahuan yang sarat nilai politik, siapa yang memberi dan diberi anggaran, standar apa yang dijadikan ukuran mutu, dan karya intelektual seperti apa yang diprioritaskan.