Intoleransi Agama: Tanggung Jawab Negara

Hal ini menunjukkan sikap diskriminatif pemerintah dalam menjalankan mandate konstitusinya yang menjamin kebebasan beragama bagi setiap warga negara. 

Padahal Konstitusi Indonesia, khususnya dalam Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29, dengan jelas menjamin kebebasan beragama dan beribadah.

Namun, dalam kenyataannya, negara sering kali absen atau bahkan menjadi bagian dari masalah.

Sering kali aparat keamanan datang terlambat atau hanya hadir untuk meredam situasi, bukan untuk menegakkan hukum secara tegas. Sikap pasif ini memberi ruang bagi kelompok intoleran untuk terus melakukan kekerasan dan merusak kedamaian.

Lebih menyedihkan lagi, negara seolah lebih takut pada kemarahan kelompok mayoritas daripada menjalankan amanat konstitusinya untuk melindungi seluruh warga negara, tanpa terkecuali.

Dalam kondisi seperti ini, tidak hanya minoritas yang menjadi korban, tetapi juga cita-cita bersama untuk membangun negara yang adil dan damai menjadi terancam.

Keadilan dan Toleransi 

John Rawls, dalam teorinya mengenai keadilan, menekankan pentingnya kebebasan yang setara bagi semua orang.

Menurutnya, keadilan sejati bukanlah belas kasihan, melainkan kesadaran bahwa kita semua bisa saja lahir dari kelompok yang rentan.

Kebebasan yang setara, lanjutnya, bukanlah hadiah dari mayoritas atau negara, tetapi adalah bagian dari martabat manusia yang melekat sejak lahir.

Dalam teori “Posisi Orisional”, Rawls menyatakan bahwa untuk menciptakan keadilan yang tulus, kita harus memperlakukan setiap individu dengan setara, tanpa membedakan latar belakang atau agama.

Will Kymlicka menambahkan bahwa toleransi tidak cukup dengan membiarkan orang hidup berdampingan, tetapi juga harus memberi ruang bagi setiap individu untuk berkembang dengan potensi penuh mereka.

Negara dan masyarakat harus menciptakan ruang di mana setiap orang bisa hidup tanpa rasa takut, tanpa diskriminasi.

Negara tidak hanya harus memberikan izin beribadah, tetapi juga harus hadir secara aktif untuk memastikan bahwa hak-hak setiap warga negara dijaga dan dihormati, tanpa ada yang merasa terpinggirkan atau terancam.

Jadi, intoleransi yang terjadi di Indonesia menunjukkan betapa pentingnya langkah-langkah konkret untuk memperbaiki kebijakan yang diskriminatif dan memastikan perlindungan terhadap kelompok minoritas.

Tanpa adanya tindakan yang tegas, maka Indonesia akan terus berhadapan dengan tantangan besar dalam mewujudkan masyarakat yang adil, damai, dan penuh toleransi.