Sejarah yang Istana Sentris

Sejarah nasional bukan hanya milik presiden dan jenderal. Ia juga milik buruh yang ditembak, perempuan yang diperkosa, misalnya dalam tragedi 1998, orang-orang dikerdilkan, warga Papua yang dibungkam suaranya, hingga aktivis yang hilang dan tak pernah kembali.

Namun proyek penulisan sejarah versi negara hari ini seolah mengulang tragedi represi yang sama: distorsi fakta, glorifikasi militer dan penguasa, serta domestikasi perempuan.

Para akademisi, sejarawan, dan aktivis telah membunyikan alarm peringatan: sejarah ini akan menghapus kejahatan kekuasaan di masa lalu, menyamarkan pelanggaran HAM, dan menyuntikkan narasi tunggal versi penguasa ke dalam ingatan warga.

Sebagai gantinya, sejarah akan berisi barisan prestasi presiden-presiden, program-program pembangunan, dan patriotisme yang dilucuti dari kritik.

Inilah bentuk baru dari represi: bukan melalui senapan, tapi melalui politik ingatan. Bukan dengan membungkam, tetapi dengan melupakan.

Kekhawatiran publik terhadap proyek ini karena ada upaya menyamarkan dominasi ideologi tertentu, terutama glorifikasi militerisme dan marginalisasi kelompok yang berbeda suara dari narasi negara.

Kemudian sejarah perempuan dan kelompok rentan terancam hilang. Juga proyek ini dikhawatirkan menjadi alat pemutihan sejarah atas pelanggaran HAM masa lalu.

Kasus-kasus seperti tragedi 1965, Timor Timur, penculikan aktivis 1998, dan kekerasan struktural di Papua belum mendapat ruang yang adil dalam narasi negara.

Melawan Lupa

Menolak proyek penulisan sejarah ini bukan berarti menolak sejarah. Justru sebaliknya: kita sedang memperjuangkan sejarah yang adil, utuh, dan partisipatif.

Sejarah yang tak hanya ditulis dari podium istana, tetapi juga dari jeruji tahanan, dari ruang sidang Komnas HAM, dari lorong-lorong rumah ibu yang kehilangan anaknya karena penculikan politik.

Sejarah yang sehat tak bisa ditulis terburu-buru dalam tujuh bulan oleh tim yang dikurasi oleh penguasa.

Ia perlu diverifikasi, diuji, dibantah, dan ditulis ulang—bukan oleh kekuasaan, melainkan oleh publik dan sejarawan independen.

Ia harus menjadi ruang kontestasi, bukan arena tunggal tafsir hegemonik. Yang paling membahayakan dari sejarah resmi negara adalah wataknya yang final, seolah tak bisa digugat.

Ia bukan lagi narasi yang terbuka, melainkan dogma. Dan ketika dogma menguasai masa lalu, maka kebebasan berpikir di masa kini akan tercekik perlahan.