Sejarah yang Istana Sentris

Oleh: M Yunasri Ridhoh 

Dosen Universitas Negeri Makassar/Peneliti VVRC

TRIBUN-TIMUR.COM - "Perjuangan melawan kekuasaan adalah perjuangan melawan lupa," tulis Milan Kundera dalam “The Book of Laughter and Forgetting”.

Di Indonesia hari ini, rasanya kalimat itu tak lagi sekadar retorika sastra semata, melainkan alarm bagi sesiapa saja, bahwa kekuasaan akan menggunakan berbagai cara, termasuk politisasi ingatan untuk meminggirkan bahkan menyingkirkan dari halaman sejarah segala hal yang tak sejalan dengan agenda kekuasaan.

Rencana pemerintah untuk menulis ulang sejarah nasional, yang ditargetkan rampung Agustus 2025 oleh Kementerian Kebudayaan, bukanlah proyek budaya biasa.

Ia adalah agenda politik ingatan—sebuah upaya negara untuk merawat memori kolektif versi mereka sendiri.

Dengan dalih “Indonesia-sentris”, tapi kenyataannya “istana sentris”. Belum lagi proyek ini menafikan partisipasi publik, menyingkirkan suara korban, dan menyusun narasi yang terlampau bersih untuk masa lalu yang beberapa fase begitu kelam.

Mengakui masa lalu yang kelam sebetulnya bukan berarti mencoreng nama baik bangsa, melainkan menunjukkan kedewasaan dan komitmen moral untuk bertanggung jawab.

Jerman tidak menjadi lemah karena mengakui Holocaust, Afrika Selatan juga tidak runtuh karena mengungkap politik apartheid di masa lalu mereka. Justru, keberanian membuka luka masa lalu adalah langkah awal menuju pemulihan.

Kita harus menyadari bahwa sejarah bukan hanya kisah-kisah manis tentang mereka yang menang dan berkuasa, melainkan juga tentang mereka yang terabaikan, menjadi korban, dan dilupakan.

Menulis ulang sejarah seharusnya menjadi upaya memperluas dan memperdalam ingatan, bukan menyempitkannya.

Di sinilah pentingnya melibatkan para penyintas, komunitas adat, organisasi perempuan, dan sejarawan independen dalam penyusunan sejarah nasional.

sejarah adalah proses kolektif, bukan proyek birokrasi. Negara boleh memfasilitasi, tapi tak boleh memonopoli.

Menyensor Ingatan

Tidak ada sejarah yang netral, tapi sejarah bisa jujur. Dan kejujuran itu menuntut keberanian untuk menulis tidak hanya tentang kejayaan, kemenangan dan pembangunan, tetapi juga darah, peminggiran, kebijakan yang buruk, dan ketidakadilan.