QRIS Tap: Menjaga Kedaulatan Sistem Pembayaran Indonesia

Oleh: R Dwi Tjahja K Wardhono PhD

Analis Senior Bank Indonesia Sulsel

TRIBUN-TIMUR.COM - Di tengah gencarnya kebijakan proteksionis yang diterapkan pemerintah Amerika Serikat, negeri Paman Sam itu tidak hanya mengenakan tarif dagang terhadap Indonesia, tetapi juga meminta penghentian penggunaan sistem pembayaran nasional berbasis QR Code, QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard).

Permintaan ini dinilai tidak relevan karena Indonesia tidak melarang penggunaan instrumen pembayaran lainnya.

Di samping itu, Bank Indonesia menegaskan bahwa QRIS merupakan bagian penting dari strategi nasional untuk memperluas inklusi keuangan, meningkatkan efisiensi transaksi, dan memperkuat kedaulatan sistem pembayaran nasional.

Lima Keunggulan QRIS

Penegasan Bank Indonesia ini tidak lepas dari keunggulan yang ditawarkan QRIS.

Setidaknya terdapat lima faktor utama yang membuat QRIS semakin digemari oleh pelaku usaha dan konsumen Indonesia.

Pertama, teknologi QRIS yang lebih simple dan nyaman karena memungkinkan transaksi hanya dengan memindai kode QR dengan menggunakan smartphone.

Tidak diperlukan kartu fisik atau mesin EDC, yang selama ini menjadi perangkat utama transaksi instrumen pembayaran lainnya.

Kedua, dari sisi efisiensi, QRIS memangkas proses pembayaran menjadi lebih ringkas.

Tidak ada lagi proses memasukkan PIN atau verifikasi yang memakan waktu seperti pada kartu kredit, sehingga mendukung transaksi yang cepat dan praktis di berbagai lini usaha, dari ritel besar hingga pedagang kaki lima.

Ketiga, dalam hal keamanan dan keandalan, QRIS telah menerapkan standar keamanan tinggi sesuai dengan regulasi Bank Indonesia.

Setiap transaksi diproses dalam sistem tertutup yang terenkripsi, sehingga risiko pencurian data atau penyalahgunaan dapat ditekan secara signifikan.

Keempat, penggunaan QRIS juga memperkuat kedaulatan nasional.