PSEL Makassar: Membakar Sampah atau Membakar Anggaran?

Oleh: Prof. Dr. Ir. H. Ismail Marzuki, S.Si., M.Si
Guru Besar Universitas Fajar & Ahli Kimia Lingkungan

TRIBUN-TIMUR.COM - Rencana pengoperasian instalasi Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di TPA Antang kini sedang berada di persimpangan jalan antara ambisi dekarbonisasi dan risiko kegagalan teknis.

Secara teoritis, PSEL adalah jawaban bagi kota metropolis yang sesak oleh sampah.

Namun, dalam kacamata sains lingkungan dan tata kelola, proyek ini menyimpan "cacat bawaan" yang jika tidak segera diobati, hanya akan menjadikannya tungku raksasa pembuang anggaran.

Paradoks Teknologi dan Kompetensi

Kritik fundamental saya tertuju pada ketidaksiapan Sumber Daya Manusia (SDM).

Teknologi PSEL yang berbasis insinerasi suhu tinggi memerlukan ketelitian teknokratis—dari mulai pengelolaan stoikiometri pembakaran hingga pengendalian emisi berbahaya.

Sayangnya, postur birokrasi kita masih "gemuk" oleh tenaga kontrak (P3K) yang rekrutmennya sering kali beraroma titipan politik ketimbang uji kompetensi.

Sangat naif jika kita berharap teknologi state-of-the-art ini bisa dikelola oleh SDM yang hanya datang untuk absen lalu bergosip.

Tanpa pembenahan kompetensi di Dinas Lingkungan Hidup (DLH), kita sedang mempertaruhkan mesin bernilai miliaran rupiah di tangan yang salah.

Miskalkulasi Hulu: Masalah Kalori dan Lindi

Dari sisi kimiawi, PSEL Makassar menghadapi tantangan LHV (Low Heating Value).

Sekitar 60-65 persen sampah kita adalah limbah organik basah dengan kadar air tinggi.

Memasukkan sampah basah ke insinerator adalah kesia-siaan termodinamika; energi listrik yang dihasilkan akan habis hanya untuk menguapkan air.

Belum lagi masalah air lindi (leachate).