Wapres Gibran Pilih Dilengserkan atau Mundur Sendiri

Oleh: Muh. Zulhamdi Suhafid

Presiden Mahasiswa UIN Alauddin Makassar Periode 2025-2026

Hiruk pikuk perpolitikan Indonesia kembali bergejolak setelah berbagai kontroversi yang melibatkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam beberapa bulan terakhir.

Kiprah putra sulung mantan Presiden Joko Widodo ini sebagai orang nomor dua di republik memang tak pernah sepi dari sorotan publik sejak dilantik pada 20 oktober 2024 lalu.

Berbagai kebijakan dan pernyataannya kerap menuai kritik dari berbagai kalangan, mulai dari politisi, akademisi, mahasiswa hingga masyarakat luas.

Pertanyaannya kini, apakah Gibran akan memilih mundur secara terhormat atau tetap bertahan hingga akhirnya terpaksa dilengserkan?

Perjalanan Gibran menuju kursi wakil presiden memang diwarnai kontroversi sejak awal.

Keputusan Mahkamah Konstitusi yang saat itu dipimpin oleh pamannya, Anwar Usman, terkait usia minimal calon presiden dan wakil presiden menjadi titik awal polemik.

Meski begitu, kemenangan pasangan Prabowo-Gibran dalam pilpres 2024 sempat memupus keraguan sebagian masyarakat dan memberi legitimasi politik yang kuat bagi keduanya untuk memimpin bangsa.

Namun, enam bulan pasca pelantikan, hubungan keduanya mulai menunjukkan adanya keretakan yang sulit disembunyikan dari mata publik.

Ketidakharmonisan relasi Presiden Prabowo dengan Wakil Presiden Gibran semakin terlihat jelas dari perbedaan sikap keduanya dalam merespon berbagai isu strategis nasional.

Dalam beberapa kesempatan, Gibran terlihat mengambil langkah mengadakan ruang pengaduan aspirasi (Lapor Mas Wapres) pada saat bapak Prabowo melakukan perjalanan dinas ke luar negeri. 

Hal ini tentu menimbulkan kebingungan publik dan memunculkan pertanyaan tentang soliditas kepemimpinan nasional.

Situasi semakin memanas ketika lingkaran dekat Presiden mulai secara terbuka mengkritik berbagai tindakan dan pernyataan Wakil Presiden.

Partai-partai politik pendukung pemerintah pun mulai memberi sinyal tentang kemungkinan impeachment melalui jalur konstitusional di MPR RI.