Setelah Pilkada Serentak Usai

Dengan kata lain, kepala daerah yang sejati dan sah di mata rakyat adalah mereka yang tidak saja “sah secara hukum”, tetapi juga “dianggap layak dan pantas secara moral, kultural, dan personal” oleh masyarakat. Inilah yang menjembatani konsep Weber dengan realitas politik pascapilkada.

Kepala daerah yang baru terpilih harus menyadari bahwa menang pilkada hanyalah pintu gerbang pertama.

Apresiasi publik yang tulus tidak dapat dibeli dengan janji maupun uang. Itu harus dibayar dengan kerja nyata, kebijakan yang berkeadilan, dan sikap kepemimpinan yang mencerminkan integritas.

Pilar Legitimasi Kekuasaan

Salah satu pilar utama legitimasi kekuasaan adalah transparansi dan akuntabilitas.

Rakyat ingin tahu bagaimana dana publik dikelola, bagaimana kebijakan diputuskan, dan sejauh mana pemimpin dapat memberikan pertanggungjawaban. 

Pemerintahan yang tertutup ibarat rumah kaca yang diselimuti kabut—menimbulkan kecurigaan, bukan kepercayaan.

Transparansi bukan sekadar menerbitkan angka dan data. Ini harus dibarengi dengan komunikasi yang jelas dan mudah dipahami agar rakyat tidak menganggap pemerintah sedang bermain teka-teki.

Pemerintah yang menjelaskan kebijakan dengan bahasa rakyat akan lebih dipercaya daripada pemerintah yang hanya sekadar umbar capaian melalui angka-angka.

Selain itu, kepekaan terhadap aspirasi rakyat juga merupakan pilar legitimasi kekuasaan yang tak bisa dianggap sepele.

Pemimpin yang hanya hadir saat kampanye, lalu menghilang setelah terpilih, lambat laun hadirnya akan tertolak. Rakyat tidak hanya ingin didengar sekali, tetapi berkali-kali dan juga ingin dilibatkan.

Partisipasi publik bukanlah gangguan, tetapi termasuk pilar penting legitimasi kuasa pemerintahan demokrasi.

Forum bertukar pendapat, pertemuan warga, dan saluran pengaduan harus dibuka secara aktif.

Kebijakan yang lahir dari dialog lebih tahan lama daripada keputusan sepihak dari balik meja birokrasi.

Tepati Janji