Antisipasi Bencana, BPBD Luwu Gandeng Unhas Susun Kajian Risiko Bencana

TRIBUN-TIMUR.COM – Pemerintah Kabupaten Luwu terus memperkuat upaya mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana alam dan non-alam di wilayahnya.

Melalui kerja sama strategis dengan Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Pemkab Luwu melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menggelar Sosialisasi Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB) di Hotel Subur, Belopa Utara,  Rabu (14/5/2025).

Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Luwu, Muh. Dhevy Bijak Pawindu, yang menegaskan pentingnya dokumen KRB sebagai alat perencanaan yang komprehensif untuk mengurangi dampak bencana.

"Kajian risiko bencana ini sangat penting agar kita dapat memahami potensi bahaya di sekitar, memperkirakan dampaknya, dan mempersiapkan diri lebih baik. Ini adalah bagian dari upaya kolektif membangun Luwu yang lebih tangguh," tegas Dhevy Bijak dalam sambutannya.

Ia menambahkan bahwa keberhasilan penanganan bencana sangat bergantung pada perencanaan yang matang, mencakup pemetaan lokasi rawan, ketersediaan personel, peralatan, serta pengambilan keputusan cepat saat kondisi darurat.

Kegiatan ini melibatkan para tenaga ahli dari LPPM Unhas Makassar sebagai narasumber utama.

Mereka memberikan pendampingan teknis dalam proses penyusunan KRB yang menyasar pada identifikasi potensi bencana, penilaian kapasitas daerah, hingga perumusan rencana penanggulangan berbasis data dan risiko.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Luwu, Andi Baso Tenriesa, menjelaskan bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah membangun dasar ilmiah yang kuat dalam penanggulangan bencana, sekaligus meningkatkan kesadaran dan kapasitas masyarakat serta pemangku kepentingan.

“Dokumen KRB akan menjadi pedoman penting dalam pembangunan daerah, karena tata ruang yang tidak mempertimbangkan risiko justru berpotensi memperparah dampak bencana,” jelasnya.

Pemerintah Kabupaten Luwu berharap kegiatan ini menjadi titik awal lahirnya kebijakan yang berorientasi pada keselamatan dan ketahanan wilayah terhadap bencana.

Sinergi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi diyakini menjadi kunci dalam membangun sistem mitigasi yang berbasis ilmu pengetahuan dan partisipasi masyarakat.(*)