Luwu Raya Tak Kebagian Proyek Jalan Rp2,2 T, Ketua KKLR Sentil Pemprov Sulsel

TRIBUN-TIMUR.COM, LUWU – Ketua Badan Pengurus Wilayah Kerukunan Keluarga Luwu Raya (BPW KKLR) Sulawesi Selatan (Sulsel), Hasbi Syamsu Ali, mengkritik Pemerintah Provinsi (Pemprov).

Ia menilai Pemprov Sulsel mengabaikan Luwu Raya dalam distribusi proyek jalan multiyears senilai Rp2,2 triliun.

Pernyataan itu disampaikan saat pelantikan PB IPMIL Raya periode 2025–2027 di Baruga Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Rabu (1/10/2025) malam.

Hasbi menegaskan hingga kini tak satu pun proyek multiyears menyentuh wilayah Luwu Raya.

“Rasa-rasanya kurang adil. Luwu Raya dengan semua data statistik dan potensi keekonomiannya tidak mendapatkan proyek jalan multiyears dari Pemprov. Ada apa?” kata Hasbi.

Ia menyebut pembangunan jalan sebagai kebutuhan mendasar menentukan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi.

“Kalau ada jalan, akses terbuka, ekonomi rakyat bergairah. Apalagi jika dikerjakan dengan pola multiyears yang lebih terjamin kualitas dan keberlanjutannya,” ujarnya.

Hasbi, mantan Ketua LPJK Sulsel, menyebut keputusan Pemprov menunjukkan kesan menganaktirikan Luwu Raya.

Padahal wilayah ini berkontribusi besar terhadap perekonomian Sulsel.

Baca juga: 214 Gram Sabu, 10 Butir Ekstasi, 4.174 Pil Terlarang Disita Polres Luwu dalam 9 Bulan

“Dengan luas wilayah mencapai sepertiga provinsi dan jumlah penduduk 1,2 juta jiwa, seharusnya Luwu Raya mendapat porsi pembangunan yang lebih proporsional,” bebernya.

Data Pemprov Sulsel mencatat proyek jalan multiyears 2025–2027 dialokasikan untuk lima paket preservasi jalan dengan total anggaran Rp2,2 triliun.

Rinciannya:

Rp489 miliar untuk ruas Malino–Batas Sinjai

Rp278 miliar untuk ruas Takalar dan Sidrap

Rp488 miliar untuk Pinrang hingga Barru