12 Sungai Rusak di Luwu, Pemerintah Pusat Diminta Segera Bertindak

TRIBUN-TIMUR.COM, LUWU – Pemerintah pusat diminta segera turun tangan menangani kerusakan sungai dan infrastruktur pascabanjir bandang 3 Mei 2024 di Luwu, Sulawesi Selatan.

Isu ini jadi perhatian utama dalam Sidang Pleno Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Wilayah Sungai Walanae–Cenranae yang berlangsung hingga Sabtu (4/10/2025).

Harapannya, sidang menghasilkan rekomendasi konkret untuk pemulihan sungai-sungai terdampak.

Bupati Luwu, Patahuddin, menyebut ada 12 aliran sungai kewenangan balai rusak parah akibat banjir bandang. 

Ia berharap pemerintah pusat segera menindaklanjuti.

“Harapan kami, tahun 2026 sudah bisa dianggarkan dan mulai dikerjakan. Pemerintah pusat harus segera melakukan intervensi. Kondisi ini darurat,” katanya, Kamis (2/10/2025).

Ia mengatakan sejumlah tanggul jebol dan sistem irigasi lumpuh total.

Warga masih trauma dengan bencana tersebut.

“Kami ingin langkah nyata segera dilakukan,” ujarnya.

Baca juga: Luwu Raya Tak Kebagian Proyek Jalan Rp2,2 T, Ketua KKLR Sentil Pemprov Sulsel

Tiga Sungai Besar Prioritas

Kepala Bidang Infrastruktur Balai Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, Ishak A M Rusli, menyebut tiga sungai besar yakni Suli, Larompong, dan Suso jadi prioritas utama penanganan.

“Hasil sidang ini akan menjadi rekomendasi yang kita teruskan ke pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR, agar ada penanganan serius, termasuk program normalisasi sungai,” bebernya.

Pihaknya tengah menyusun skema prioritas normalisasi dan pemulihan infrastruktur pengendali banjir di wilayah terdampak.

Sidang pleno juga membahas sinkronisasi program pengelolaan sumber daya air antara pemerintah pusat dan daerah.

Salah satu agenda penting adalah sosialisasi Indeks Ketahanan Air (IKTA), indikator baru tata kelola SDA nasional.

Acara dihadiri perwakilan Kementerian PUPR, Pemprov Sulsel, balai wilayah sungai, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil di bidang lingkungan dan kebencanaan. (*)