9 Toko Modern di Luwu Belum Kantongi Izin Persetujuan Bangunan Gedung

Sebelumnya diberitakan, DPRD Kabupaten Luwu mengeluarkan rekomendasi penghentian sementara pembangunan minimarket belum mengantongi izin PBG dan rekomendasi operasional.

DPRD juga menyepakati bahwa minimarket sudah berizin akan diserahkan kembali ke pemerintah untuk ditindaklanjuti.

Kesepakatan ini dicapai dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kantor DPRD Luwu, Rabu (30/4/2025).

Rapat dihadiri sejumlah pihak terkait, seperti Dinas Perdagangan, Bagian Hukum, Inspektorat, Satpol PP, Asisten II, serta perwakilan Alfamart dan Indomaret.

Wakil Ketua DPRD Luwu, Zulkifli, memimpin jalannya RDP. 

Ia menegaskan, langkah ini untuk mengendalikan pertumbuhan toko modern yang dinilai tidak terkendali hingga masuk ke pelosok desa.

"Kami di DPRD Luwu, sekaligus sebagai masyarakat, berharap keberadaan minimarket tetap mengikuti aturan yang ada. Kami tidak menolak investasi, tetapi pembangunan harus didahului dengan kelengkapan izin, baik PBG maupun rekomendasi operasional," ujar legislator Partai Golkar itu.

Zulkifli juga menyoroti pentingnya ketelitian dinas dalam penerbitan izin, agar tidak bertentangan dengan ketentuan tata ruang daerah.

"Pengaturan bangunan toko modern sudah diatur dalam Tata Ruang. Ada ketentuan jelas mengenai jenis toko yang boleh berdiri dalam satu kawasan perdagangan," akunya.

Ia menambahkan, pengaturan ini penting untuk melindungi usaha kecil milik warga lokal.

"Keberadaan toko modern bukan dilarang. Namun, OPD terkait harus memeriksa langsung lokasi pembangunannya, agar tidak mematikan usaha kecil atau kios warga setempat. Toko modern juga sebaiknya tidak masuk ke pelosok desa," tandasnya.(*)

Laporan Jurnalis Tribun-Timur.com, Muh Sauki Maulana