Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Opini

Pemerintah Belum Transparan

Banyak instansi hanya membuka informasi ketika diminta, dan itupun sering kali melalui proses yang panjang dan berbelit.

Editor: Sudirman
Ist
OPINI - Aswar Hasan, Dosen Fisipol Unhas 

Bahaya Ketertutupan

Untuk mengatasi masalah  ini, dibutuhkan komitmen politik yang kuat dari para pemimpin dan birokrat untuk membangun budaya pemerintahan yang terbuka.

Penguatan peran lembaga pengawas, media, dan masyarakat sipil dalam mengawal transparansi juga sangat penting.

 Pemerintah perlu memperluas penggunaan teknologi informasi untuk menyediakan akses data publik secara mudah, cepat, dan akurat.

Dengan meningkatkan transparansi, pemerintah tidak hanya menunjukkan akuntabilitasnya kepada rakyat, tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk partisipasi publik, kepercayaan sosial, dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Setidaknya, terdapat 5 (lima) bahaya akibat ketertutupan pemerintah, yaitu; 

Pertama, rentan terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Karena kurangnya pengawasan publik, pejabat bisa lebih mudah korupsi atau bertindak semena-mena. 

Kedua, hilangnya kepercayaan publik. Rakyat akan semakin curiga serta tidak percaya lagi pada keputusan atau kebijakan pemerintah

Ketiga, partisipasi publik akan tergerus. Tanpa keterbukaan, masyarakat sulit ikut serta dalam proses demokrasi dan pengambilan keputusan untuk kebijakan publik. 

Keempat, terjadi ketidakadilan. Informasi yang hanya dikuasai segelintir orang akan menyebabkan ketimpangan dan diskriminasi di tengah masyarakat. 

Kelima, terjadi pelambatan reformasi. Tertutupnya informasi membuat inovasi dan perbaikan di sektor publik mengalami pelambatan karena informasi terhambat.

Kasus ketertutupan pada masa Orba cukup jadi pelajaran. Pada masa pemerintahan Soeharto, pemerintah sangat tertutup.

Informasi dikendalikan dengan ketat oleh penguasa, media disensor, dan kritik dibungkam.

Akibatnya, korupsi merajalela (seperti pada kasus korupsi di Bulog dan proyek-proyek infrastruktur lainnya), ketimpangan sosial melebar, dan akhirnya meledak menjadi krisis besar tahun 1998 sehingga memicu terjadinya reformasi. Tentu, kita tidak ingin itu terjadi lagi. Makanya pemerintah harus transparan. Wallahu a’lam bisawwabe.(*)

Sumber: Tribun Timur
Halaman 3/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved