Pemerintah Belum Transparan

Padahal, akses  masyarakat atas informasi tersebut merupakan hak asasi yang dijamin oleh konstitusi.

Penting Pemerintah Transparan

Salah satu problem utama dalam transparansi pemerintah adalah rendahnya akses masyarakat terhadap informasi publik yang relevan dan akurat.

Meskipun Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah disahkan namun, implementasinya masih belum optimal.

Banyak institusi pemerintah yang tidak secara proaktif menyediakan informasi, bahkan cenderung menutup-nutupi data yang seharusnya menjadi hak publik.

Hal itu memperlihatkan adanya ketimpangan antara regulasi dan praktik di lapangan. Ini tentu masalah.

Masalah lainnya adalah adanya budaya ketertutupan birokrasi yang belum sepenuhnya mendukung prinsip keterbukaan.

Dalam banyak kasus, pejabat pemerintah masih memandang informasi sebagai aset yang harus dijaga eksklusivitasnya untuk tidak dibuka dan bukan sebagai hak publik.

Akibatnya, informasi yang berkaitan dengan anggaran, proyek pembangunan, atau pengadaan barang dan jasa sering kali sulit diakses, atau bahkan disembunyikan dengan alasan keamanan atau kerahasiaan negara yang tidak jelas batasannya.

Selain itu, sistem digitalisasi informasi yang belum merata dan minimnya kapasitas teknologi informasi juga menjadi kendala.

Banyak lembaga pemerintah, khususnya di tingkat daerah, belum memiliki sistem informasi yang memadai untuk menyajikan data secara terbuka dan real-time.

 Hal ini menyebabkan masyarakat kesulitan memantau kinerja pemerintah dan terhambat dalam berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan kebijakan.

Dampak dari kurangnya transparansi pemerintah sangat signifikan. Salah satunya adalah meningkatnya potensi korupsi.

Ketika informasi tidak tersedia secara terbuka, pengawasan publik menjadi lemah, dan ruang gelap dalam pengelolaan anggaran menjadi tempat subur bagi praktik-praktik koruptif.

Selain itu, kurangnya transparansi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi negara, yang dalam jangka panjang bisa melemahkan legitimasi pemerintah.