Baru Terima Rp1,5 M, Bawaslu Palopo Kurangi Bimtek Demi Efisiensi PSU

TRIBUN-TIMUR.COM, PALOPO – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Palopo mengurangi kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) sebagai upaya efisiensi anggaran pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Palopo.

Sesuai putusan Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Palopo diminta melaksanakan PSU. Anggaran PSU dibebankan kepada Pemerintah Kota Palopo.

Kebutuhan anggaran untuk PSU meliputi KPU, Bawaslu, hingga pengamanan oleh TNI dan Polri.

Bawaslu Palopo mengajukan anggaran sebesar Rp4 miliar.

Namun, Ketua Bawaslu Palopo, Khaerana, menyebut Pemkot Palopo hanya mampu menyiapkan Rp3 miliar.

Jumlah tersebut jauh di bawah anggaran Pilkada Palopo 2024.

Sebanyak 50 persen dari dana itu telah dicairkan pada 16 April 2025.

“Sudah dicairkan 50 persen, informasi yang kami dapat setengahnya lagi akan dicairkan pada awal Mei 2025,” kata Khaerana saat dihubungi, Selasa (22/4/2025).

Menurutnya, Bawaslu akan menggunakan anggaran sesuai perencanaan dan tahapan PSU.

“Kita gunakan anggaran sesuai dengan perencanaan kegiatan yang telah disusun, menyesuaikan dengan tahapan PSU Pemilihan Wali Kota dan juga kebutuhan penanganan pelanggaran,” jelasnya.

Ia mengungkap beberapa langkah dilakukan untuk mengefisienkan penggunaan anggaran.

“Kami mengurangi frekuensi kegiatan seperti Bimtek, sosialisasi, termasuk meniadakan honor pemateri eksternal untuk kegiatan Bimtek,” tutupnya. (*)