Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Diskon Tarif Listrik Penyebab Deflasi di Sulsel, Pengamat Ekonomi Unismuh: Perlu Dievaluasi

Kompensasi atas kenaikan PPN menjadi 12 persen dan dirancang untuk mengurangi beban masyarakat kelas menengah dan bawah.

Penulis: Rudi Salam | Editor: Alfian
Dok Pribadi/Abdul Muttalib
DEFLASI SULSEL - Foto Pengamat Ekonomi Unismuh Makassar, Abdul Muttalib Hamid, yang dikirim ke Tribun-Timur.com, Senin (3/2/2025). Abdul Muttalib menanggapi deflasi di Sulsel yang terjadi akibat diskon tarif listrik. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pengamat Ekonomi Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Abdul Muttalib Hamid menanggapi deflasi yang terjadi di Sulawesi Selatan (Sulsel) pada Januari 2025.

Diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Sulsel deflasi month to month (mtm) atau bulan ke bulan sebesar 0,75 persen pada Januari 2025.

“Deflasi sebesar 0,75 persen di Sulsel pada Januari 2025 menunjukkan dinamika ekonomi kompleks yang dipengaruhi faktor kebijakan dan struktural,” kata Muttalib, saat dihubungi Tribun-Timur.com, Senin (3/2/2025).

Kebijakan diskon listrik untuk daya 450 VA–2.200 VA yang menjadi penyumbang terbesar deflasi dengan kontribusi 32,03 persen terhadap penurunan Indeks Harga Konsumen (IHK). 

Kebijakan ini merupakan kompensasi atas kenaikan PPN menjadi 12 persen dan dirancang untuk mengurangi beban masyarakat kelas menengah dan bawah.

Menurut Muttalib, penghematan biaya listrik akan meningkatkan daya beli rumah tangga miskin.

Kebijakan ini juga dinilai akan menekan risiko inflasi akibat kenaikan PPN 12 persen.

“Deflasi berkepanjangan berpotensi memicu stagnasi ekonomi akibat penundaan belanja konsumen dan investasi bisnis. Sektor UMKM rentan terdampak jika permintaan turun drastis,” jelas Muttalib.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa pemerintah perlu memperkuat program bantuan sosial (bansos) dan insentif pajak untuk menjaga daya beli sekaligus mendorong aktivitas ekonomi.

Kemudian pemerintah, kata dia, juga perlu melakukan operasi pasar untuk stabilisasi harga komoditas volatil (seperti cabai).

Lebih dari itu, menurutnya pemerintah juga harus melakukan program pelatihan tenaga kerja untuk antisipasi PHK sektor formal.

Muttalib menilai, kebijakan diskon listrik (berlaku hingga Februari 2025) perlu dievaluasi dampak riilnya.

“Jika deflasi berlanjut setelah Februari, diperlukan stimulus fiskal agresif untuk menghindari spiral deflasi yang berpotensi menekan upah dan lapangan kerja,” tambah Muttalib.

Diberitakan sebelumnya, BPS mengalami deflasi month to month (mtm) atau bulan ke bulan sebesar 0,75 persen pada Januari 2025.

Sementara secara year on year (yoy) atau tahun ke tahun, Sulsel mengalami inflasi sebesar 0,10 persen persen.

Halaman
12
Sumber: Tribun Timur
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved