Mengcounter Misoginisme

Karena itu, terhadap siapa pun mereka sebagai vigur, melihatnya dari kacamata politik, kita musti berfokus pada visi misi dan program kerjanya, bukan semata dari aspek personal.

Jika itu diperkuat, maka dampak seksisme dan misogini diatas tidak lagi menjadi amunisi "kampungan" untuk menyerang para calon pemimpin dari kalangan perempuan. Ini penting, agar mendorong rasa adil terhadap semua hak-hak politik seseorang. 

Sehingga dimasa mendatang, mesin-mesin partai politik pun harus mampu mengurangi sekat nalar feodalisme politik, sebagai peluang besar yang terus melahirkan dan mendorong partisipasi kepemimpinan perempuan untuk berkiprah dalam politik, dan tidak lagi membatasi pilihan-pilihan masyarakat oleh diskriminasi politik berbasis seksisme dan misogini.

Olehnya, pemahaman pendidikan politik terhadap publik, kedewasaan berdemokrasi terus diperkuat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesetaraan.

Sehingga kendali tentang pilihan-pilihan itu sesungguhnya ada di tangan rakyat, kedaulatannya menentukan siapa pemimpin terpilih adalah keputusan bersama, inklusivitas dan representasi yang seharusnya menjadi pemimpin adalah prinsip utama dalam pemilihan yang demokratis dan adil.

Maka sepatutnya, siapapun calon Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil bupati yang terpilih atau yang belum terpilih, harus menjadi kesatuan yang utuh dan ideal sebagai calon terbaik pemimpin kepala daerah milik rakyat. 

Bukan lagi menciptakan sekat-sekat milik golongan tertentu, agar kemajuan daerah dibangun diatas prinsip merajut kedaulatan bersama.(*)