Mengcounter Misoginisme

Padahal, cara-cara politisasi -agama- seperti itu justeru kadang dibenturkan dengan nilai-nilai sosial, budaya dan agama itu sendiri dalam demokrasi.

Sehingga bertentangan dengan konstitusi yang mencederai akal sehat kita dalam berpolitik.

Stereotipe mereka tentang kehidupan pribadi perempuan pun diungkit, dijadikan alat kepentingan tertentu, yang jarang dialami oleh kandidat laki-laki.

Misalnya, gambaran penampilan fisik; paras wajah, gestur gaya bicara dan berpakaian, menjadi topik politisasi sebagai objek cibiran.

Status sosial pun tak luput, sering kali menjadi sasaran yang tidak relevan, diumbar saat dan pasca kontestasi. Hal itu, malah mencerminkan ketidakdewasaan berpolitik.

Mustinya, semua elemen masyarakat mendorong dan melihat mereka dengan ide dan gagasan yang menjadi pijakan, seperti apa kapasitasnya, sebagai konsep kesetaraan dengan laki-laki dalam memimpin suatu daerah.

Patriarkal

Dalam masyarakat kita, sebagai budaya orang timur yang masih kental dengan patriarkal, pemilih kadang lebih memilih kandidat laki-laki, sebab dianggap lebih pantas, berkarakter dan kuat.

Sedangkan kandidat perempuan sering kali harus bekerja dua kali lebih keras untuk membuktikan kemampuan mereka, agar mematahkan persepsi politik mesogini.

Bahwa perempuan yang maju dalam pilkada itu lemah dan sering menjadi korban kekerasan berbasis gender, baik secara verbal maupun non-verbal.

Olehnya, dengan persepsi itu, ruang-ruang yang musti dibangun kedepan sebagai pencerdasan politik, yaitu semua elemen sosial masyarakat tadi, baik formal dan non formal selaiknya diperkuat, termasuk peran-peran para tokoh, aktor politik, lembaga-lembaga sosial dan media sebagai pengarusutamaan gender. 

Disini, sejatinya seluruh stakeholder dan media sebagai sarana sosial makin edukatif dan mampu berlaku adil.

Dengan kandidat perempuan atau laki-laki semua sama nan setara dalam berdemokrasi.