Ribuan Siswa di Makassar Berstatus Ilegal, Dewan Pendidikan: Disdik Teledor

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dewan Pendidikan Kota Makassar merespons fakta ribuan siswa di Makassar berstatus ilegal.

Dewan Pendidikan menilai fenomena ini terjadi karena keteledoran Dinas Pendidikan Kota Makassar. 

Pengurus Dewan Pendidikan Kota Makassar, Suarman mengatakan mestinya kasus ini tidak terjadi apabila Dinas Pendidikan Makassar disipin dalam mengelola data pokok pendidikan (dapodik) di semua satuan pendidikan. 

"Fatal ini kalau ada ratusan siswa di Makassar berstatus ilegal. Dinas Pendidikan teledor ini," kata Suarman di Makassar, Rabu (15/1). 

Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Makassar ini juga meminta Kepala Dinas Pendidikan Makassar memberi penjelasan terkait persoalan ini. Menurut dia orang tua siswa bisa keberatan jika anaknya tidak terdaftar di Dapodik dan berstatus ilegal. 

"Dinas Pendidikan harus carikan solusi dan segera menyampaikan kepada Wali Kota solusi yang dapat diambil dalam menyelesaikan masalah ini. Tidak boleh ada anak sekolah yang berstatus ilegal. Sekali lagi fatal ini," katanya. 

Fenomena banyaknya siswa ilegal di Makassar disampaikan langsung Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan (Danny) Pomanto.

Danny mengaku menerima laporan dari kepala sekolah terkait banyaknya siswa yang tidak terdaftar di Dapodik alias berstatus ilegal.

Wali Kota mengatakan jika tidak terdaftar alias ilegal, siswa bersangkutan tidak berhak menerima ijazah jika sudah menamatkan pendidikan di sekolah bersangkutan.

Munculnya fenomena siswa ilegal ditengarai dipicu oleh kebijakan Dinas Pendidikan Kota Makassar yang tidak disiplin menerima siswa baru sesuai regulasi yang berlaku. 

Salah satunya penambahan jumlah rombongan belajar di beberapa sekolah negeri pada saat pelaksanaan PPDB. 

"Ini pelajaran berharga agar PPDB nanti bisa menyinergikan sekolah negeri dan sekolah swasta. Jangan paksakan semua masuk ke sekolah negeri. Kan banyak juga sekolah swasta yang kualitasnya tidak kalah dari sekolah negeri," kata Sutarman lagi.

Sebelumnya, Wali Kota Makassar Danny Pomanto mengungkap bahwa ada beberapa masalah yang terjadi di tubuh Dinas Pendidikan Kota Makassar sebelum terjadinya kebakaran. 

Danny bahkan baru mengetahui, dua ribu lebih peserta didik di Kota Makassar tidak terdaftar dalam data pokok pendidikan (dapodik). 

Itu dilaporkan oleh salah satu kepala sekolah di Makassar. Kabar tersebut membuatnya kaget. 

"Anak-anak terancam tidak ambil ijazah nanti. Saya baru dilapor, yang lapor kepala sekolah SMP 6 sebelum dia minta izin pensiun. Berarti ada ribuan orang masuk (dianggap ilegal)," ungkap Danny diwawancara di Kantor Wali Kota Makassar Jl Ahmad Yani, Selasa (14/1/2025). 

Danny mengaku pernah disodorkan dokumen sekaitan dengan hal itu.

Namun ia menolak bertandatangan karena sama sekali tidak tahu menahu akan hal tersebut. 

Ia pun telah menginstruksi agar ribuan siswa yang tak terdaftar di dapodik ditelusuri penyebabnya. 

"Saya suruh usut itu. Salah satunya soal dapodik, anak-anak yang tidak terdaftar dapodik. Itukan bisa-bisa tidak dapat ijazah itu. Di anggap anak illegal, padahal resmi," tegasnya. 

Selain itu, Danny juga mengungkap bahwa sempat terjadi ribut-ribut soal proyek di internal Dinas Pendidikan. 

Hal tersebut menyebabkan disharmonisasi antar pejabat di lingkup Dinas Pendidikan. 

Sebagai pucuk pimpinan, ia ambil bagian untuk menyelesaikan persoalan yang ada. 

"Kita bisa lihat ribut ribut soal proyek, antara kabid tidak kompak. Itu semua kan, patut sebagai pimpinan meng-clear-kan (membersihkan) kalau saya melihat sesuai  yang tidak beres harus dibenahi dong," ujarnya. 

"Karena itu masih tetap menjadi tanggung jawab saya secara keseluruhan. Walaupun tanggung jawab masing masing. Jadi wajar orang hubung-hubungkan (insiden kebakaran) walaupun belum tentu benar," tutupnya. (*)