Pj Gubernur Prof Fadjry Bongkar Alasan Tolak Pergantian Pj Sekda Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel Prof Fadjry Djufry buka suara terkait penolakan pergantian Pj Sekretaris Daerah Kota Makassar.

Prof Fadjry mengaku kondisi pemerintahan saat ini sudah mencapai masa transisi dengan waktu singkat.

Hal ini membuat penunjukan Sekda Makassar baru menjadi rumit.

Sementara itu, pelantikan bagi kepala daerah yang tidak bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) semakin dekat.

Ia juga menyebut ikut terhadap perintah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terkait tidak adanya pergantian pejabat di masa transisi.

"Pak Mendagri waktu itu (pelantikan dirinya) juga menyampaikan ke saya supaya tidak ada pergantian pejabat karena transisi banget ini kan. Tanggal 6 Februari ini tinggal berapa hari kan, dan kalau mau dilantik (sudah) tidak bisa. Kalau Sekkot baru kan harus dilantik ulang kan, kalau perpanjangan kan sudah berproses saja kan," kata Prof Fadjry di Kantor Gubernur Sulsel pada Rabu (22/1/2025) sore.

Keputusan itu dipilih Prof Fadjry untuk menghindari potensi-potensi konflik di pemerintah daerah.

Apalagi Mendagri sendiri yang getol menekankan tidak adanya pergantian pejabat apabila tidak mendesak.

"Ini masalah administrasi saja ini, dan memang diharapkan tidak ada pergantian kecuali terkait kasus-kasus yang secara legal hukum tidak bisa dipertahankan," jelas Prof Fadjry.

Wali Kota Makassar Danny Pomanto kabarnya akan mengirim surat ke Pemprov Sulsel

Danny akan membalas surat dari Pemprov Sulsel terkait pengisian jabatan Pj Sekda Kota Makassar.

Danny menyampaikan, ia telah menerima surat dari Pemprov Sulsel yang menugaskan Irwan Adnan Sebagai Pj Sekda.

Hanya saja, Danny tak menyetujui nama tersebut.

Katanya itu tidak sesuai dengan nama yang diusulkan Pemkot ke Pemprov Sulsel.

Sebelum surat tersebut diterima, pihaknya telah mengirim nama untuk diusulkan sebagai Pj Sekda Makassar.