Ternyata Palsu! ASS Rugikan Siapa Untungkan Siapa

Oleh: Asri Tadda (Ketua DPW Gerakan Rakyat Sulsel)

TRIBUN-TIMUR.COM - Dalam sepekan terakhir, masyarakat Sulawesi Selatan dibuat heboh oleh temuan "mesin" pembuat uang palsu di Perpustakaan kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Alaudin Makassar.

Dari penyelidikan pihak berwajib ditemukan bahwa 'rencana' produksi uang palsu sudah dimulai sejak Juni 2010.

Tapi baru dilakukan serius belakangan ini, hingga akhirnya terendus oleh aparat.

Hingga kini, belasan tersangka telah ditahan oleh polisi berikut sejumlah barang bukti yang mencengangkan.

Selain bahan dan alat, juga ditemukan miliaran uang tunai palsu yang siap pakai.

Ada juga salinan obligasi dan surat utang negara (SUN) yang nilainya tidak sedikit.

Dari laporan Kompas, Minggu (22/12), nilai uang palsu yang sudah dicetak di perpustakaan UIN ini mencapai ratusan triliun.

Dari kesaksian warga, uang palsu dari UIN ini sungguh sulit dibedakan dengan uang asli.

Nanti baru bisa dibedakan jika lapisan dalam kertas uang palsu tersebut tersingkap. 

Sejumlah video beredar luas di sosial media menunjukkan hal tersebut.

Masyarakat kini resah dengan masifnya ditemukan uang yang diduga palsu di mana-mana.

Bahkan, tidak sedikit warga yang melaporkan bahwa mereka mendapati uang yang diduga palsu itu justru dari ATM bank.

Dari fenomena uang palsu baru-baru ini, saya mencatat beberapa hal penting yang menjadi sorotan. 

Pertama, soal waktu produksi. Jika benar adanya bahwa rencana produksi uang palsu oleh kelompok ini telah dimulai sejak 2010 lalu, maka bukan tidak mungkin bahwa sebenarnya uang palsu sudah mereka produksi dan beredar di daerah ini sejak 5-10 tahun lalu.

Selama itu, mungkin saja produksinya hanya dalam jumlah terbatas untuk mencegah terendus oleh pihak berwajib. Saat ada kebutuhan besar dan mendesak akhir-akhir ini, produksi lalu dilakukan dalam jumlah lebih besar.

Kedua, soal material uang palsu. Dengan tampilan yang sulit dibedakan dengan uang asli, termasuk bahan-bahan khusus yang digunakan untuk menyerupai sistem keamanan internal uang kertas asal Bank Indonesia, maka ini termasuk kejahatan yang telah direncanakan dengan rapi dan serius.

Dengan material begitu, tanpa disadari uang palsu dengan sangat mudah beredar luas di masyarakat. Sebuah kejahatan perbankan yang sangat serius.

Ketiga, uang yang diduga palsu berasal dari ATM. Ini adalah fakta yang mencoreng dunia perbankan di tanah air.

Harus ditelusuri secara serius mengapa bisa uang palsu ini bisa lolos dan masuk ke dalam sistem ATM perbankan kita.

Disebutkannya beberapa tersangka uang palsu UIN sebagai karyawan perbankan dan BUMN, bisa menjadi salah satu indikasi ada praktek melibatkan orang dalam perbankan untuk memasukkan uang palsu, atau menggantikannya dengan uang asli milik perbankan. 

Keempat, soal Pilkada. Fenomena uang palsu baru mulai merebak beberapa pekan setelah Pilkada Serentak November 2024 lalu. 

Kendati begitu, tidak menutup kemungkinan ada uang palsu yang turut digunakan dalam proses Pilkada baru-baru ini. Apalagi jika menilik rencana produksi uang palsu sejak 2010 lalu.

Selain itu, kabar terlibatnya sosok Annar Salahuddin Sampetoding (ASS) sebagai pemodal untuk pembelian mesin cetak uang palsu di UIN, menambahkan kisruh relasi uang palsu dan Pilkada.

Betapa tidak. Selain dikenal sebagai politisi yang juga sebelumnya punya keinginan maju Pilgub Sulsel, ASS ternyata tercatat sebagai Dewan Penasehat Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel nomor urut 2, Andi Sudirman Sulaiman - Fatmawati Rusdi (Andalan Hati).

Masyarakat akhirnya tambah was-was. Jangan sampai uang yang mereka dapatkan selama Pilkada lalu, baik sebagai uang operasional, oleh-oleh atau sebagai sedekah bertajuk serangan fajar, ternyata palsu. 

Jadilah Pilkada yang seharusnya jadi momentum bagi rakyat merubah nasib dengan memilih pemimpin terbaik, justru berakhir sebagai momok menyedihkan bagi rakyat yang jadi korban uang palsu.

Fenomena uang palsu sebenarnya hal yang boleh dianggap biasa ditemukan sebelum ini.

Tetapi merebaknya kasus uang palsu UIN kali ini telah membuka lebar-lebar mata publik, menyentak kesadaran berapa massifnya peredaran uang palsu di tengah masyarakat.

Yang akan paling menderita dalam siklus uang palsu ini adalah pedagang kecil yang tidak memiliki alat sensor uang asli.

Siapa yang akan melindungi atau mengganti uang palsu yang mereka peroleh secara tidak sengaja dari para pembeli yang juga adalah korban berantai uang palsu? 

Kini, para penjual ikan dan pedagang di pasar-pasar tradisional, tidak lagi mau menerima uang pecahan 100 ribu atau 50 ribu. Mereka lebih menyukai dibayar uang pecahan yang lebih kecil karena beranggapan nominal tersebut masih jarang dipalsukan.

Jika kondisi ini terus berlanjut, akan terjadi dampak lebih buruk di tengah ancaman kelesuan ekonomi warga belakangan ini. Dengan nominal uang palsu yang mencapai triliunan itu, ancaman inflasi sangat nyata di depan mata kita.

Karena itu, pihak berwajib harus sangat serius menyelidiki, menelusuri asal-muasal uang palsu di daerah ini, serta memproses secara hukum semua pihak yang terlibat atau ada kaitannya dengan perencanaan, pengamanan, produksi dan distribusi uang palsu ini.

Jika melihat track record dan pengakuan para pelaku sindikat uang palsu UIN ini, kita boleh saja berasumsi bahwa mungkin ada sebuah kekuatan besar yang menjadi "mastermind" kejahatan ini sehingga baru bisa terbongkar setelah puluhan tahun berjalan.

Meskipun begitu, pihak berwajib tidak boleh berhenti menuntaskan kasus ini demi mencegah dampak yang lebih buruk bagi perekonomian bangsa. Semuanya harus diusut tuntas dan transparan menurut aturan hukum yang berlaku.

Termasuk juga, jika benar dugaan penggunaan uang palsu di momentum Pilkada baru-baru ini, maka hal itu juga harus dituntaskan sesuai hukum yang berlaku.

Karenanya, tidak berlebihan berharap agar kasus uang palsu UIN di Sulsel menjadi atensi serius pemerintah pusat dan seluruh pihak terkait, khususnya OJK, PPATK, Bank Indonesia dan terutama Mabes Polri. (*)