Membenahi Pilkada 

Oleh; Abdul Karim

Ketua Dewas LAPAR Sulsel, Majelis Demokrasi & Humaniora

TRIBUN-TIMUR.COM - Pilkada serentak usai. Kegembiraan kontestan pemenang tumpah ruah.

Kekalutan pihak yang kalah mengalir seraya memprotes penyelenggara (KPU dan Bawaslu). Tudingannya tak jauh-jauh; penyelenggara melanggar, hingga tak profesional. 

Benarkah begitu? Tunggu dulu. Diatas kertas kita bisa menilai. Berbulan-bulan penyelenggara dilatih intensif hingga beberapa hari jelang pencoblosan pada 27 November lalu.

Tujuannya, agar mereka profesional. Pertanyaannya; apakah tim dan pendukung kontestan dilatih intensif dengan durasi berbulan-bulan pula? Kita tak tahu. 

Kita pun bisa menilai kualitas pilkada dari tingkat  partisipasi masyarakat dalam pilkada serentak lalu.

Tersiar dikanal-kanal media massa, menyebut partisipasi warga dalam pencoblosan begitu rendah dibanding Pemilu lalu.

Dan penyelenggara pula dituding sebagai pemicu. Maka muncullah wacana meng-adhoc-kan penyelenggara. 

Sejumlah pihak mewacanakannya. Pertanyaannya; benarkah rendahnya partisipasi masyarakat dalam pilkada serentak lalu disebabkan kinerja penyelenggara?

Sebab faktanya, penyelenggara justeru rutin berkegiatan ditengah masyarakat. Malah kontestan, parpol dan tim, sibuk bermasyarakat saat musim kampanye. 

Lebih tegas lagi, presiden Prabowo Subianto mempidatokan pemilihan kepala daerah dimasa datang dipilih oleh DPRD kabupaten/kota dan provinsi.

Pidato itu disampaikan presiden Prabowo pada acara puncak HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Kamis (12/12/2024) malam.

Pidato lirih Prabowo Subianto itu memetik keheranan publik dan tentu saja terkesan mendualisme.

Sebab disatu sisi, presiden Prabowo Subianto hendak memajukan demokrasi Indonesia. Tetapi pidatonya yang berisi tentang pemilihan kepala daerah kembali ke DPRD justeru adalah pemikiran mundur.