Makassar Butuh 91.900 Rumah Layak Huni, Perumahan Vertikal Jadi Solusi

Kegiatan ini sudah kami lakukan tahun 2023 di Kawasan Bantaran Kanal Jongaya, Kelurahan Bontorannu dalam program DAK terintegrasi pembenahan rumah tidak layak huni.
Sebelumnya kami membuat program kerjasama Badan Pertanahan Nasional (BPN) berupa pemberian sertifikat gratis bagi masyarakat yang ada di kawasan itu. Ketika alas hak mereka lengkap, kami bangunkan atau rehab. 

Rencana di 2025?

Kami sementara merancang dan koordinasi untuk wilayah bantaran Sungai Tallo Kawasan Pampang. Tujuannya untuk menciptakan Kawasan perumahan layak huni, sanitasi dan lingkungan lebih baik. Pemenuhan sarana dan prasarana yang lebih baik dan sehat.

Siapa saja terlibat?

Dalam pemenuhan rumah layak huni, ada keterlibatan lintas sektor. Disperkim, swasta dalam hal pemenuhan rumah layak huni, jalan lingkungan Dinas PU, instalasi pembuangan limbah Dinas PU, lampu jalan Dishub, penyiapan lingkungan ramah, asri, tertata serta pengelolaan sampah Dinas Lingkungan Hidup, penyediaan air bersih PDAM, mitigasi bencana Dinas Pemadam Kebakaran.

Pendekatan ke masyarakat?

Banyak suka duka. Ada yang menolak, menambah, membangun tidak sesuai dengan apa yang dibicarakan. Intinya kami selalu monitoring dan evaluasi.

Ada rencana relokasi?

Masih tahap perencanaan. Ada beberapa kawasan seperti Pampang dan Bantaran Sungai Tallo. Untuk pindah dari satu tempat ke tempat lain bukan hal mudah dan ini butuh Waktu sosialisasi.

(Tribun-Timur.com/hasriyani latif)