Refleksi Aksi Demonstrasi Papua Tanggal 1 Desember 2024

Oleh: Yotam Senis
Mahasiswa Program Doktor Sosiologi UNHAS

TRIBUN-TIMUR.COM - Setiap 1 Desember, secara tradisional beberapa kelompok di Papua memperingati hari tersebut sebagai hari kemerdekaan bangsa Papua. 

Perayaan itu memiliki kepentingan signifikan bagi kelompok-kelompok tersebut sebagai simbol perjuangan dan aspirasi mereka dalam mencari pengakuan serta kedaulatan sebagai sebuah bangsa terpisah. 

Namun, kegiatan-kegiatan yang diwujudkan dalam peringatan ini seringkali dilihat sebagai pelanggaran terhadap norma hukum dan nilai-nilai kebangsaan yang dihormati di Indonesia. 

Secara resmi, Papua adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan segala bentuk usaha yang ditujukan untuk menciptakan pemisahan atau perpecahan dari kesatuan nasional, secara tegas tidak diperkenankan. 

Tindakan-tindakan yang bertujuan untuk pemisahan ini tidak hanya mengancam kedaulatan negara, tetapi juga berpotensi menimbulkan disharmoni sosial dalam masyarakat. 

Sebagai refleksi atas serangkaian demonstrasi yang berulang setiap 1 Desember, penting bagi kita untuk memahami dinamika konflik sosial yang melatarbelakangi peristiwa tersebut. 

Dinamika Konflik Sosial Sebelum Tahun 1969

Kehidupan masyarakat adat di Papua pada era sebelum penjajahan memiliki karakteristik yang unik dengan struktur sosial yang sangat terpecah-pecah, di mana setiap suku memilikisistem pemerintahan dan kebudayaan yang berbeda. 

Konflik antarsuku terjadi sering kali berkaitan dengan aspek-aspek adat, seperti pembayaran mas kawin, hak ulayat tanah adat, serta perebutan kekuasaan, yang semuanya bersumber dari tradisi dan adat istiadat masing-masing suku.

Selain itu, ritual adat seperti upacara pernikahan dan pemakaman juga bisa memicu timbulnya konflik apabila terjadi pelanggaran terhadap norma-norma adat oleh salah satu suku. 

Frekuensi konflik yang tinggi sering kali berakhir dengan peperangan antarsuku yang bisa berlangsung selama beberapa generasi, dikarenakan ketidakmampuan kedua belah 
pihak dalam menyelesaikan perselisihan secara damai. 

Kondisi tersebut menciptakan lingkungan yang tegang dan tidak stabil di antara masyarakat adat Papua sebelum era kolonial.

Ketegangan dan konflik antarsuku merupakan fenomena yang sering menghiasi dinamika politik lokal di Papua. 

Meskipun kerap kali menimbulkan gesekan, tidak semua konflik berakhir dengan kekerasan fisik. Berbagai perselisihan telah berhasil dicarikan solusi melalui jalur negosiasi dan mediasi yang dipimpin oleh tokoh adat atau pemimpin suku setempat.