Refleksi Aksi Demonstrasi Papua Tanggal 1 Desember 2024

Konflik yang timbul berikutnya adalah saat terjadi pergeseran dalam pemahaman tujuan gerakan perlawanan. 

Perubahan ini tidak hanya semata-mata bersifat ideologis, tetapi juga politis, dengan niat mendirikan negara utopis. Tujuan politik tersebut kemudian menjadi politisasi melalui politik identitas etnis yang direkayasa oleh kolonial Belanda. 

Dapat dimengerti, politik identitas yang dirancang oleh Belanda bertindak sebagai manifestasi kecemasan mereka terhadap pergeseran geo-budaya. 

Seperti yang diungkapkan oleh Behera dalam studinya (2024), politik identitas etnis yang didasarkan pada kepercayaan tradisional itu dipilih sebagai alat dalam konteks transisi kekuasaan ketika Belanda mulai menyerahkan kendali kepada Indonesia.

Tujuan politik identitas yang dipelopori oleh Belanda bagi masyarakat Papua adalah sebagai bentuk konstruksi identitas etnis masyarakat Papua, di mana mereka mulai membedakan identitas etnis mereka dari etnis lain di Indonesia. 

Penguatan identitas etnis selama periode transisi antara kekuasaan Belanda dan Indonesia memicu perlawanan terhadap gagasan "kebebasan atau kemerdekaan Papua" sebagai sebuah negara yang awalnya didorong oleh Belanda. 

Sayangnya, upaya ini tidak berhasil karena adanya intervensi diplomasi oleh Pemerintah Indonesia yang berujung pada perlawanan terhadap pemerintah. 

Perlawanan ini sering dilakukan untuk mencari dukungan dari seluruh warga Papua dengan cara terus mempromosikan politik identitas etnis sebagai cara untuk memperkuat identitas tersebut.

Dinamika Konflik pada Masa Pemerintahan Orde Baru

Konflik yang dialami oleh masyarakat Papua selama pemerintahan Orde Baru bermula dari hasil Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) pada tahun 1969. 

Hasil dari penentuan tersebut dianggap tidak sesuai dengan hukum internasional, sehingga memicu pro dan kontra yang signifikan. 

Akibatnya, ini memunculkan berbagai aksi protes dan perlawanan bersejarah, yang  bersumber pada debat integrasi Papua.

Aksi protes dan perlawanan terhadap pemerintah merupakan bentuk dari perjuangan pengakuan terhadap identitas etnis mereka. 

Artinya, dalam setiap aspek diplomasi, pembuatan kebijakan, dan proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan nasib orang Papua, terdapat persepsi bahwa mereka tidak pernah terlibat atau diikutsertakan. 

Kurangnya keterlibatan orang Papua dalam proses pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan status Papua mencerminkan ketiadaan pengakuan serta penghormatan terhadap 
eksistensi dan identitas etnis Papua.

Gerakan perlawanan orang Papua terhadap hasil PEPERA diwujudkan melalui kelahiran gerakan baru yang terorganisasi melalui Organisasi Papua Merdeka (OPM). 

Melalui gerakan ini, aspirasi dan kekecewaan terhadap perlakuan yang mereka terima mencapai panggung yang lebih luas, menandai babak baru dalam perjuangan mereka untuk mendapatkan pengakuan yang lebih besar atas hak-hak mereka. 

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah strategis melalui militerisasi dalam merespons perlawanan dari masyarakat Papua yang menuntut pengakuan atas identitas 
etnis mereka. 

Strategi ini telah memicu konflik bersenjata yang memberikan dampak signifikan terhadap dinamika sosial dan politik di wilayah tersebut. 

Konflik bersenjata yang terjadi tidak hanya menimbulkan jatuhnya korban dari kalangan warga sipil, tetapi juga dari kedua belah pihak yang terlibat, yaitu Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan militer Indonesia. 

Faktor-faktor ini mencerminkan kompleksitas situasi dan tantangan yang dihadapi dalam upaya mempertahankan integritas nasional.

Dalam kerangka lebih luas, peristiwa ini memperlihatkan bagaimana konstruksi nasionalisme Indonesia, yang didefinisikan secara militeristik, menjadi kunci dalam interpretasi 
pemerintah terhadap upayanya menjaga keutuhan NKRI. 

Pandangan ini mengasumsikan bahwa segala bentuk ancaman atau perlawanan harus ditemui dengan respons militer.

Pendekatan militeristik ini semakin memperkuat identifikasi dari identitas etnis Papua sebagai berbeda dari etnis-etnis di Indonesia lainnya. 

Hal itu menimbulkan pertanyaan penting mengenai peluang dialog dan rekonsiliasi untuk mencapai solusi jangka panjang yang melibatkan pengakuan dan penghormatan terhadap keberagaman identitas etnis dalam bingkai negara kesatuan. 

Tindakan pemerintah ini menimbulkan berbagai diskusi dan debat baik di dalam maupun luar negeri mengenai metode yang tepat dalam merespons isu-isu internal yang sensitif dan kompleks. 

Kehadiran pemerintah di Papua dengan slogan "NKRI harga mati" membuatnya menjadi slogan atau teks resmi yang digunakan untuk merekonstruksi identitas etnis masyarakat 
Papua melalui pendekatan militeristik. 

Slogan "NKRI harga mati", dalam penjelasan oleh Hasian & Muller (2018), diartikan sebagai "teks resmi hegemonik untuk menjelaskan ideologi nasionalistik, serta kesanggupan legalistik yang tampak." 

Makna dari "NKRI harga mati" mencerminkan sebuah proses identifikasi ulang yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap masyarakat Papua, di mana terdapat upaya untuk menumbuhkan identitas baru bagi orang Papua.

Sayangnya, penerapan identitas baru melalui slogan "NKRI harga mati" telah dilaksanakan dengan metode yang belum dapat diterima oleh masyarakat Papua. 
Ini telah berujung pada kegagalan dalam penggalian identitas tersebut.

Kegagalan dalam upaya penanaman identitas etnis baru telah menempatkan masyarakat Papua di tengah dilema berkepanjangan, khususnya perihal pengakuan identitas etnis mereka sendiri. 

Konflik ini semakin rumit karena identitas etnis orang Papua tampaknya sulit untuk diterima dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dianggap sakral dan mutlak. 
Kesenjangan dan dilema dalam penerimaan identitas etnis masyarakat Papua semakin diperparah oleh adanya diskriminasi dan perlakuan yang tidak adil. 

Selain itu, narasi yang membingkai budaya Papua sebagai primitif dan ketinggalan zaman turut dikembangkan, memperkuat stigma dan stereotip negatif yang ada. 

Situasi ini memerlukan peninjauan kembali dan pendekatan yang lebih inklusif dan menghargai keberagaman untuk mendorong integrasi yang lebih efektif dan menghormati hak-hak masyarakat Papua.

Dalam konteks pembangunan, terdapat strategi pemaluan pemerintah terhadap budaya Papua yang berhasil meyakinkan masyarakat bahwa diri dan budaya mereka tidak memiliki nilai, sehingga menimbulkan perasaan rendah diri dan kompelsi inferioritas. 

Hal itu memaksa mereka untuk terlibat dalam transformasi sosial. 

Lebih lanjut, proses akumulasi kekecewaan yang dialami oleh penduduk asli Papua diperparah oleh pengabaian terhadap hak-hak budaya yang mencerminkan martabat kolektif mereka. 

Masyarakat adat Papua mengalami ketidakpengakuan atas martabat dan identitas mereka dalam berbagai kebijakan pemerintah, seperti program transmigrasi, penolakan terhadap pengakuan hak atas tanah adat, eksploitasi sumber daya alam, serta minimnya peluang partisipasi dalam administrasi pemerintahan. 

Kondisi ini telah menumbuhkan rasa frustrasi yang mendalam, yang diungkapkan melalui serangkaian demonstrasi damai. 

Di banyak kesempatan, rasa rendah diri yang dirasakan masyarakat adat Papua, terkait erat dengan terjadinya korban jiwa yang merupakan hasil dari penggunaan pendekatan keamanan yang represif dalam menyelesaikan konflik. 

Tindakan-tindakan ini sejalan dengan penjelasan (McGibbon & Policy, 2006) bahwa program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintahan Orde Baru telah mempengaruhi penguatan identitas kepapuaan dalam beberapa aspek.

Dinamika konflik dalam kerangka otonomi khusus Papua Otonomi khusus Papua telah diakui sebagai strategi efektif oleh pemerintah dalam usaha menyelesaikan konflik politik yang berkepanjangan di Papua. 

Strategi ini bertujuan untuk mengakui dan menghormati hak asasi manusia serta memperkuat penghormatan terhadap nilai-nilai keagamaan, demokrasi, serta norma-norma hukum dan budaya lokal yang dijunjung tinggi oleh masyarakat adat di Papua. 

Laporan terbaru dari Majelis Rakyat Papua menunjukkan bahwa implementasi kebijakan otonomi khusus di Papua tidak berhasil mencapai harapan penduduk setempat. 

Kebijakan ini telah menimbulkan ketimpangan akibat rendahnya tingkat kepercayaan antara pemerintah pusat dan masyarakat lokal, yang berdampak pada kualitas interaksi dalam masyarakat.

Papua, yang terdiri dari berbagai etnis, mengalami fragmentasi yang meningkat pascaimplementasi kebijakan ini. 

Perpecahan antara pendukung otonomi khusus ("O") dan mereka yang mendukung kemerdekaan dari Indonesia ("M") telah mengganggu kohesi sosial. 

Hal itu menciptakan polarisasi dan memperdalam perbedaan, serta berkontribusi pada penurunan keamanan dan modal sosial, menghambat pelaksanaan lebih lanjut dari otonomi khusus di wilayah tersebut.

Implementasi kebijakan otonomi khusus di Papua telah mengakibatkan penguatan identitas etnis yang menyebabkan polarisasi berdasarkan kategori yang sempit. 

Hal ini tercermin dalam berbagai momen, seperti dukungan politik berbasis suku dalam pemilihan kepala daerah atau legislatif, serta dalam proses seleksi calon Aparatur Sipil Negara (ASN) dan anggota TNI/POLRI, yang menganut identifikasi etnis berdasarkan suku asli dengan KTP domisili setempat. 

Kebijakan ini mendukung prioritas bagi warga asli suku dalam seleksi di wilayah administrasi mereka. 

Namun, kebijakan ini sering menimbulkan kekecewaan dan protes dari pelamar lokal yang gagal, yang dapat berujung pada konflik interetnis, baik terhadap non-Papua maupun terhadap orang Papua dari suku lain.

Kondisi itu menegaskan pentingnya meninjau kembali kebijakan identifikasi etnis tersebut untuk mengurangi potensi konflik dan memperkuat integritas sosial di Papua.

Beberapa saran yang dapat disampakan berdasarkan ulasan dinamika konflik sosial di Papua.

Pertama, perlu adanya keseriusan dan komitmen kuat dari Pemerintah dalam hal ini 

Pemerintah Pusat untuk mendorong di implementasikan otonomi khusus sesuai dengan arah dan cita-citanya untuk mengakomodir etnisitas Papua kedalam nasionalisme Indonesia. 

Kedua, perlu adanya dukungan politik dari Pemerintah Pusat terhadap perlindungan aspek-aspek pembentukan etnisitas Papua khususnya pada aspek budaya, identifikasi sosial serta aspek penguatan identitas etnis. 

Ketiga, terkait dengan aspek sejarah diperlukan dialog sebagai jalan untuk mengakhiri hubungan politik yang antagonistis menjadi kooperatif dari tahap konflik menuju tahap pascakonflik.(*)