HMI Makassar Desak DPRD Sulsel Kawal Penolakan Tapera ke Pusat
Kebijakan Tapera yang sebelumnya hanya dikhususkan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), kini diperluas kepada pegawai swasta, BUMN, BUMD, BUMDes, TNI/Po
Penulis: Erlan Saputra | Editor: Imam Wahyudi
lihat foto
erlan/tribun timur
Ketua HMI Cabang Makassar, Sarah Agussalim saat berkunjung ke Kantor Tribun-Timur, Jl Opu Daeng Risadju, Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Selasa (11/6/2024) malam.
1. Menolak Rencana TAPERA yang tidak pro terhadap rakyat.
2. Mendesak Presiden Joko Widodo untuk mencopot Menteri Pendidikan Nadiem Makarim dan menghentikan segala praktik komersialisasi pendidikan.
3. Membatalkan RUU Penyiaran yang memberangus kebebasan pers.
4. Menghentikan segala bentuk kriminalisasi aktivis yang mengancam kebebasan berpendapat.
5. Membatalkan PKPU Kepala Daerah yang tidak demokratis.
6. Mendesak Presiden Joko Widodo dan DPR RI untuk mencopot Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
7. Menghentikan revisi UU POLRI dan TNI yang dapat menguatkan kewenangan kedua institusi tersebut.
8. Mendesak Presiden Joko Widodo dan DPR RI menyelesaikan masalah lingkungan dan krisis iklim.
Berita Terkait
Baca Juga
| Diskusi Publik HMI Cabang Makassar Timur Ulas PKPU |
|
|---|
| Nestapa Hamzah Ahmad Gagal ke DPRD Sulsel Meski Suara Terbanyak |
|
|---|
| Hak Angket DPRD Sulsel Menanti Paripurna |
|
|---|
| Sosok Andi Ugi Bakal Jadi Anggota DPRD Sulsel, Ganti Eks Ketua DPRD Bantaeng Tersandung Kasus |
|
|---|
| Hamzah Ahmad Batal Dilantik, Andi Sugiarti Kembali ke DPRD Sulsel |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.