HMI Makassar Desak DPRD Sulsel Kawal Penolakan Tapera ke Pusat
Kebijakan Tapera yang sebelumnya hanya dikhususkan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), kini diperluas kepada pegawai swasta, BUMN, BUMD, BUMDes, TNI/Po
Penulis: Erlan Saputra | Editor: Imam Wahyudi
erlan/tribun timur
Ketua HMI Cabang Makassar, Sarah Agussalim saat berkunjung ke Kantor Tribun-Timur, Jl Opu Daeng Risadju, Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Selasa (11/6/2024) malam.
1. Menolak Rencana TAPERA yang tidak pro terhadap rakyat.
2. Mendesak Presiden Joko Widodo untuk mencopot Menteri Pendidikan Nadiem Makarim dan menghentikan segala praktik komersialisasi pendidikan.
3. Membatalkan RUU Penyiaran yang memberangus kebebasan pers.
4. Menghentikan segala bentuk kriminalisasi aktivis yang mengancam kebebasan berpendapat.
5. Membatalkan PKPU Kepala Daerah yang tidak demokratis.
6. Mendesak Presiden Joko Widodo dan DPR RI untuk mencopot Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
7. Menghentikan revisi UU POLRI dan TNI yang dapat menguatkan kewenangan kedua institusi tersebut.
8. Mendesak Presiden Joko Widodo dan DPR RI menyelesaikan masalah lingkungan dan krisis iklim.
Baca Juga
| Anak Yasir Machmud Kuasai Dapur MBG di Sulsel, Peresmian Dihadiri Fatmawati dan Rachmatika Dewi |
|
|---|
| Sosok Anggota DPRD Sulsel Permalukan Faisal Tanjung LSM Pelapor Guru Honorer, Rencana Pelapor Gagal |
|
|---|
| Sosok Andi Tenri dan Marjono, Tengah Malam Temui Prabowo Demi Selamatkan 2 Guru Dipecat Gubernur |
|
|---|
| Siapa Sosok Oknum Pemeriksa Inspektorat Lutra Bikin 2 Guru Dipecat? Anggota DPR Sulsel Tegaskan Ini |
|
|---|
| Waka DPRD Sulsel: Nama Dua Guru Lutra Harus Direhabilitasi, Hak Mereka Wajib Dikembalikan |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/makassar/foto/bank/originals/Ketua-tg44.jpg)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.