HMI Makassar Desak DPRD Sulsel Kawal Penolakan Tapera ke Pusat

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel untuk mengawal penolakan terhadap Kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) ke pusat.

Desakan ini disampaikan Ketua HMI Cabang Makassar, Sarah Agussalim saat berkunjung ke Kantor Tribun-Timur, Jl Opu Daeng Risadju, Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Selasa (11/6/2024) malam.

Sarah Agussalim menyatakan bahwa kebijakan Tapera yang diterapkan oleh pemerintah pusat tidak berpihak kepada rakyat kecil.

Menurutnya, kebijakan tersebut justru membebani masyarakat dengan tambahan iuran yang harus dibayar setiap pekerja.

Kebijakan Tapera yang sebelumnya hanya dikhususkan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), kini diperluas kepada pegawai swasta, BUMN, BUMD, BUMDes, TNI/Polri, sampai pekerja mandiri.

Lalu beban iuran tiga persen akan ditanggung bersama oleh pekerja dan perusahaan.

Dana potongan bersifat wajib dan akan dikelola oleh Badan Pengelola (BP) Tapera.

Sarah Agussalim menyebut mereka telah berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Sulsel pada Senin (10/6/2024) kemarin.

Dalam aksi itu, mereka membawa delapan tuntutan, salah satunya adalah menolak rencana pemerintah terkait penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang TAPERA yang dianggap tidak pro terhadap rakyat.

"Kami kemarin berhasil masuk RDP di DPRD Sulsel, walaupun cuma bertemu tiga fraksi. Kami juga dijanjikan Ketua DPRD Sulsel Andi Ina untuk mengawal sampai pusat," ujarnya.

Hanya saja, kata Sarah, timbul pernyataan Andi Ina yang seakan menantang HMI Cabang Makassar untuk mengawal aspirasi dan tuntutannya hingga ke Jakarta.

Tantangan ini disampaikan Andi Ina Kartika Sari saat HMI menggelar aksi demonstrasi di kantor DPRD Sulsel.

Dalam aksi nasional dengan membawa isu "Indonesia Krisis Demokrasi; NKRI Menuju Neo-Orba", Sarah Agussalim lantas menjawab tantangan Andi Ina.

Ia menantang balik seluruh anggota legislator Sulsel untuk mendemo ketua partainya di pusat, termasuk anggota DPR RI.

"Tanpa ditantang pun, HMI akan kawal seluruh problematika umat sampai ke pusat. Itu sudah jadi kewajiban kami sebagai kader HMI dengan doktrin NDP-nya dan sebagai organisasi mahasiswa social of control," kata Sarah Agussalim.