HMI Makassar Desak DPRD Sulsel Kawal Penolakan Tapera ke Pusat

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel untuk mengawal penolakan terhadap Kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) ke pusat.

Desakan ini disampaikan Ketua HMI Cabang Makassar, Sarah Agussalim saat berkunjung ke Kantor Tribun-Timur, Jl Opu Daeng Risadju, Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Selasa (11/6/2024) malam.

Sarah Agussalim menyatakan bahwa kebijakan Tapera yang diterapkan oleh pemerintah pusat tidak berpihak kepada rakyat kecil.

Menurutnya, kebijakan tersebut justru membebani masyarakat dengan tambahan iuran yang harus dibayar setiap pekerja.

Kebijakan Tapera yang sebelumnya hanya dikhususkan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), kini diperluas kepada pegawai swasta, BUMN, BUMD, BUMDes, TNI/Polri, sampai pekerja mandiri.

Lalu beban iuran tiga persen akan ditanggung bersama oleh pekerja dan perusahaan.

Dana potongan bersifat wajib dan akan dikelola oleh Badan Pengelola (BP) Tapera.

Sarah Agussalim menyebut mereka telah berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Sulsel pada Senin (10/6/2024) kemarin.

Dalam aksi itu, mereka membawa delapan tuntutan, salah satunya adalah menolak rencana pemerintah terkait penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang TAPERA yang dianggap tidak pro terhadap rakyat.

"Kami kemarin berhasil masuk RDP di DPRD Sulsel, walaupun cuma bertemu tiga fraksi. Kami juga dijanjikan Ketua DPRD Sulsel Andi Ina untuk mengawal sampai pusat," ujarnya.

Hanya saja, kata Sarah, timbul pernyataan Andi Ina yang seakan menantang HMI Cabang Makassar untuk mengawal aspirasi dan tuntutannya hingga ke Jakarta.

Tantangan ini disampaikan Andi Ina Kartika Sari saat HMI menggelar aksi demonstrasi di kantor DPRD Sulsel.

Dalam aksi nasional dengan membawa isu "Indonesia Krisis Demokrasi; NKRI Menuju Neo-Orba", Sarah Agussalim lantas menjawab tantangan Andi Ina.

Ia menantang balik seluruh anggota legislator Sulsel untuk mendemo ketua partainya di pusat, termasuk anggota DPR RI.

"Tanpa ditantang pun, HMI akan kawal seluruh problematika umat sampai ke pusat. Itu sudah jadi kewajiban kami sebagai kader HMI dengan doktrin NDP-nya dan sebagai organisasi mahasiswa social of control," kata Sarah Agussalim.

"Justru kami ingin melihat nyali dan menantang para Pimpinan dan Anggota DPRD Sulsel, beranikah mereka memaksa ketua partainya untuk menginstruksikan para kadernya di DPR RI untuk menarik seluruh UU dan kebijakan pemerintah yang kami tuntut," tambahnya.

HMI Kecewa Terhadap Aparat Polisi dan DPRD Sulsel

Terpisah, koordinator aksi dari HMI Cabang Makassar, Muh Alwi menyebut akan mengevaluasi aksi demonstrasi yang digelar pada Senin (10/6/2024) kemarin di depan Gedung DPRD Sulsel.

Dalam evaluasinya, Alwi menyampaikan beberapa kekecewaannya terhadap aparat polisi dan DPRD Sulsel.

Menurutnya, aparat kepolisian sempat menghalangi massa aksi dengan menutup pintu pagar gedung DPRD Sulsel.

Sehingga menyebabkan massa aksi sulit masuk ke halaman gedung.

"Aparat sempat menghalangi massa dengan menutup pintu pagar. Tindakan ini sangat mengecewakan karena kami datang dengan niat menyampaikan aspirasi secara damai," ujar Alwi.

Meskipun demikian, massa aksi HMI Cabang Makassar berhasil menerobos masuk ke halaman gedung DPRD Sulsel.

Namun, kekecewaan berlanjut ketika hanya tiga legislator yang dikirim oleh DPRD Sulsel untuk menemui mereka.

"Anggota DPRD Sulsel tidak punya nyali menemui kami. Terbukti hanya tiga anggota dewan mewakili tiga fraksi yang menemui massa aksi. Kami sedikit kecewa dengan respon yang diberikan," kata Alwi.

Dia juga menyayangkan sikap DPRD Sulsel yang hanya menyambut mereka di halaman gedung.

DPRD Sulsel tak memberikan akses masuk ke dalam gedung untuk berdialog.

"Kami juga menyayangkan sikap DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang menyambut kami hanya di halaman kantor DPRD," ujar Alwi.

"Sangat tidak etis menurut kami jika kami sebagai rakyat yang menjadikan mereka wakil rakyat tetapi tidak memperlakukan kami sebagai tamu istimewa," tambahnya.

Adapun tuntutan aksi HMI Cabang Makassar adalah sebagai berikut:

1. Menolak Rencana TAPERA yang tidak pro terhadap rakyat.

2. Mendesak Presiden Joko Widodo untuk mencopot Menteri Pendidikan Nadiem Makarim dan menghentikan segala praktik komersialisasi pendidikan.

3. Membatalkan RUU Penyiaran yang memberangus kebebasan pers.

4. Menghentikan segala bentuk kriminalisasi aktivis yang mengancam kebebasan berpendapat.

5. Membatalkan PKPU Kepala Daerah yang tidak demokratis.

6. Mendesak Presiden Joko Widodo dan DPR RI untuk mencopot Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

7. Menghentikan revisi UU POLRI dan TNI yang dapat menguatkan kewenangan kedua institusi tersebut.

8. Mendesak Presiden Joko Widodo dan DPR RI menyelesaikan masalah lingkungan dan krisis iklim.