Menyingkap Makna di Balik Angka

Dapat dilihat orang-orang yang mengisi jabatan struktural dari kedua institusi (netral-independen) tersebut adalah mereka yang lahir pada partai politik tertentu, sehingga alih-alih menyelenggarakan pemilu yang netral, justru mereka diduga menjadi petugas partai.

Tak berhenti sampai disitu, penunjukkan penjabat (PJ) Gubernur dan Walikota/Bupati (menjelang pemilu) oleh presiden Jokowi juga menarik untuk ditelisik.

Berbagai media telah menyajikan fakta tentang bagaimana para PJ Gubernur ini diarahkan untuk mendukung salah satu paslon tertentu.

Dilanjutkan tekanan yang kuat (intimidasi) kepada para aparatus desa yang tergabung dalam berbagai organisasi desa.

Tekanan yang dimaksud ditujukan untuk memobilisasi massa serta menyelewengkan anggaran desa guna memenangkan paslon tertentu.

Desain kecurangan pemilu yang dilakukan oleh kekuasaan dalam rangka menjegal dan memenangkan pasangan tertentu.

Desain kecurangan (di atas) yang dibuat sedemikian rapi, sistematis, dan massif ini sangat mencederai akal sehat dan hati nurani.

Dengan demikian, segala angka yang kita lihat hari ini tentunya tak lepas dari berbagai macam variabel yang memengaruhinya.

Variabel yang seharusnya tak boleh ada dalam proses pemilu, variabel tersebut adalah variabel kotor yang menghilangkan marwah demokrasi.

Hal ini mengingatkan kita dengan politik ala orde baru yang kembali hidup dan dipertontonkan di era reformasi ini oleh rezim Jokowi.

Sehingga kemenangan yang diperoleh melalui cara yang kotor ini membuat “pemenang” jauh dari legitimasi rakyat Indonesia.