Menyingkap Makna di Balik Angka

Oleh Isal Sulkarnain

Mahasiswa Statistika FMIPA Unhas

Angka merupakan simbol (bilangan) yang sangat erat dengan kehidupan manusia.

Seringkali angka dijadikan sebagai media komunikasi non verbal untuk menerangkan realitas yang ada (terjadi) di alam.

Angka sebagai simbol mengalami perkembangan pesat sejalan dengan berkembangan ilmu matematika, hingga berkembang lebih lanjut dalam ilmu statistika.

Pada abad sebelum Masehi, bangsa-bangsa di Mesopotamia (Babilonia), Mesir, Roma dan Cina telah menggunakan pengetahuan statistik untuk memperoleh informasi tentang besaran pajak yang mesti dibayar oleh setiap penduduk.

Banyaknya hasil pertanian yang dapat diproduksi oleh petani, hingga digunakan untuk rekrutmen tantara dan lain sebagainya.

Statistik atau statistika pertama kali dikenalkan oleh Aristoteles dalam karyanya politeia.

Dalam karya tersebut, Aristoteles menerangkan tentang seratus lima puluh delapan negara yang dia sebut dengan istilah statistika.

Istilah statistika sendiri berasal dari akar istilah latin statisticum collegium (dewan negara) dan bahasa Italia statista (negarawan atau politikus).

Istilah ini digunakan dalam dunia akademik oleh Gottfried Achenwall (1719-1772), seorang guru besar dari Universitas Marlborough dan Gottingen.

Gottfried menggunakan istilah statistik dalam kegiatan analisis kenegaraan sehingga dikenal pertama kali sebagai ilmu tentang negara (state).

Perkembangan statistika (sebagai ilmu) tak bisa lepas dari peran para tokoh pemikir, diantaranya Carl Friedrich Gauss, Anders Hald, Blaise Pascal, Karl Pearson, Sir Ronald Fisher, Thomas Bayes, Adolph Quetelet, Simeon Denis Poisson, dan tokoh-tokoh yang lain.

Ilmu statistika selanjutnya banyak digunakan dalam berbagai disiplin, semisal dalam ilmu astronomi, biologi, kimia, aktuaria, psikologi, ekonomi, hingga di ilmu-ilmu sosial.

Dalam konteks pemilihan umum (pemilu), statistika biasanya digunakan dalam prosedur jajak pendapat atau polling (sebelum pemilu) untuk mengetahui tingkat elektabilitas pasangan calon (paslon) dan jajak cepat atau quick count (pasca pemilu).

Kebohongan Berbasis Data

Benjamin Disraeli (1804-1881) pernah menyampaikan kalimat yang menggelitik para peminat statistika, Ia mengatakan “there are three kinds of lies: lies, damned lies and statistics”, artinya “ada tiga jenis kebohongan, yaitu: kebohongan sesungguhnya, kebohongan terkutuk (dari sumpah), dan kebohongan statistik”.

Selanjutnya Darell Huff (1913-2001) dalam karyanya How To Lie with Statistics pernah mengungkapkan the crooks already know these tricks, honest men must learn them in self-defense (para penjahat sudah mengetahui tipuan ini, orang jujur harus mempelajarinya untuk membela diri).

Kutipan dari kedua tokoh di atas dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa ada penyalahgunaan atau penyelewengan dalam statistika, baik karena unsur kesengajaan, minimnya pengetahuan, atau bahkan dimaksudkan untuk menyesatkan.

Statistik menjadi pedang bermata dua yang dapat digunakan untuk menginformasikan atau mengelabui.

Para pengambil keputusan, termasuk politisi, bisnis, dan stekholder lain, seringkali cenderung memanipulasi atau menggiring data statistik untuk menciptakan narasi yang mendukung agenda-agenda mereka.

Para “pelaku” biasanya dengan sengaja memilih data yang mendukung argumen atau variabel tertentu dan mengabaikan data yang memberikan gambaran lebih lengkap. Proses ini disebut pemilihan sampel atau cherry-picking data.

Sebagai contoh dalam konteks politik, lembaga survei (pesanan) kandidat tertentu hanya memilih data yang menunjukkan pencapaian “bagus” dalam rangka menaikkan elektabilitas dan di sisi lain ia mengabaikan data yang merinci kegagalan, rekam jejak kelam, hingga kebijakan kontroversial yang pernah dikeluarkan.

Selanjutnya, cara penyajian data pun kadang tak lepas dari manipulasi.

Tujuannya adalah untuk menciptakan kesan (baik) yang sesuai dengan kepentingan pihak yang bersangkutan.

Grafik yang tidak proporsional, penskalaan sumbu yang (secara sadar) dibuat tidak benar, hingga dengan menggunakan visualisasi data yang menyesatkan dapat membuat angka-angka terlihat lebih dramatis atau mendukung argumen yang diinginkan.

Teknik-teknik ini dapat menciptakan kesan palsu yang tak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Selain itu, istilah yang ambigu dan cara interpretasi yang tendensius juga dapat digunakan untuk memanipulasi persepsi publik terhadap data.

Misalnya dengan mengganti istilah “rakyat miskin” dengan istilah yang lebih lembut seperti "kelas menengah-bawah", hal ini dapat memberikan gambaran yang lebih positif tanpa mengubah kenyataan statistik.

Penggunaan data statistik yang tidak jujur ini dapat merugikan masyarakat dengan menciptakan pemahaman yang keliru atau menyesatkan tentang isu-isu penting.

Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk menjadi kritis terhadap sumber data, memeriksa metode pengumpulan data, dan mencari informasi dari berbagai sumber terpercaya dan independen untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap dan akurat.

Pemilu, Kemenangan, dan Berbagai Variabelnya

"Pembuat hoax terbaik adalah penguasa, karena mereka memiliki seluruh peralatan untuk berbohong. Intelijen dia punya, data statistik dia punya, media dia punya. Orang marah, tapi itulah faktanya," ujar Rocky Gerung dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) di tvOne, Selasa malam 17 Januari 2017.

Ungkapan di atas masih sangat relevan dengan melihat fenomena pemilu hari ini, dimana suluruh instrumen dan perangkat kekuasaan digunakan untuk mengontrol kebenaran dalam rangka menggiring opini publik yang menguntungkan kandidat tertentu.

Per tanggal 25 Februari 2024 22:00:15 dengan persentase 77,00 persen TPS se-Indonesia, Prabowo-Gibran masih mendominasi kemenangan dengan perolehan suara sementara 74.449.157 atau 58,85 persen (sumber: https://pemilu2024.kpu.go.id/)

Hal ini sungguh tidaklah mengejutkan mengingat propaganda “menang satu putaran” yang terus digaungkan oleh mereka.

Di tulisan ini kami akan mencoba menguraikan berbagai variabel yang digunakan sehingga menghasilkan angka (kemenangan) di atas.

Kita mulai dari bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah meloloskan anak presiden dalam kontestasi pemilu 2024.

Tentunya putusan ini sarat akan konflik kepentingan dengan melihat ketua hakim MK yang pada saat itu juga merupakan paman dari anak presiden.

Kritikan dari para pakar dan ahli hukum tata negara atas putusan ini justru tidak membuat kekuasaan introspeksi diri, malah dengan bangganya anak presiden maju sebagai wakil calon presiden dari putusan ketua hakim yang terbukti jelas melanggar etik berat.

MK hari ini yang kita lihat sudah jauh dari koridornya sebagai the guardian of constitution.

Dengan tanpa rasa malu, (variabel) selanjutnya adalah keberpihakan nyata dari presiden Jokowi dan jajarannya dalam proses demokrasi ini yang menunjukkan adanya ketidaknetralan, hal ini membuat pemilu jauh dari aspek jujur dan adil.

Penyaluran bantuan sosial (bansos) menjelang pemilu pun mengalami peningkatan drastis jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Diduga ada upaya kampanye terselubung yang dilakukan oleh presiden Jokowi dan jajaran menterinya dalam menggalang suara dari Masyarakat penerima bantuan tersebut.

Variabel berikutnya yang cukup kuat dalam memenangkan Prabowo-Gibran adalah institusi penyelenggara dan pengawas pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Dapat dilihat orang-orang yang mengisi jabatan struktural dari kedua institusi (netral-independen) tersebut adalah mereka yang lahir pada partai politik tertentu, sehingga alih-alih menyelenggarakan pemilu yang netral, justru mereka diduga menjadi petugas partai.

Tak berhenti sampai disitu, penunjukkan penjabat (PJ) Gubernur dan Walikota/Bupati (menjelang pemilu) oleh presiden Jokowi juga menarik untuk ditelisik.

Berbagai media telah menyajikan fakta tentang bagaimana para PJ Gubernur ini diarahkan untuk mendukung salah satu paslon tertentu.

Dilanjutkan tekanan yang kuat (intimidasi) kepada para aparatus desa yang tergabung dalam berbagai organisasi desa.

Tekanan yang dimaksud ditujukan untuk memobilisasi massa serta menyelewengkan anggaran desa guna memenangkan paslon tertentu.

Desain kecurangan pemilu yang dilakukan oleh kekuasaan dalam rangka menjegal dan memenangkan pasangan tertentu.

Desain kecurangan (di atas) yang dibuat sedemikian rapi, sistematis, dan massif ini sangat mencederai akal sehat dan hati nurani.

Dengan demikian, segala angka yang kita lihat hari ini tentunya tak lepas dari berbagai macam variabel yang memengaruhinya.

Variabel yang seharusnya tak boleh ada dalam proses pemilu, variabel tersebut adalah variabel kotor yang menghilangkan marwah demokrasi.

Hal ini mengingatkan kita dengan politik ala orde baru yang kembali hidup dan dipertontonkan di era reformasi ini oleh rezim Jokowi.

Sehingga kemenangan yang diperoleh melalui cara yang kotor ini membuat “pemenang” jauh dari legitimasi rakyat Indonesia.