Ketika Realisasi Anggaran Pemkot Makassar di Zona Merah

Dalam pada itulah peran kepemimpinan dan manajemen kepala daerah sangat penting dalam merea­lisasikan APBD.

Mereka me­mi­liki tugas untuk me­nga­rah­kan, mengawasi, dan meng­koordinasi pelaksanaan anggaran agar berjalan se­su­ai dengan rencana.

Kepa­la daerah juga harus memastikan bahwa prioritas program dan proyek yang dianggarkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan visi pembangunan daerah.

Manajemen kepala dae­rah juga diperlukan un­tuk merencanakan, menga­lo­kasikan, dan mengawasi peng­­­gunaan dana dengan efisien dan transparan.

Ke­mam­puan mereka dalam ber­komunikasi berkolaborasi dengan stake­hol­der, serta mengambil keputu­san yang tepat juga akan berdampak pada kelancaran pelaksanaan APBD.

Selain itu, kepemimpinan yang baik dapat memotivasi tim pelaksana untuk bekerja dengan semangat dan dedikasi.

Kepala daerah juga berperan dalam mengatasi hambatan atau konflik yang mungkin muncul selama proses realisasi APBD, serta bertanggung jawab atas akun­tabilitas dan pelaporan kepada masyarakat menge­nai penggunaan dana publik.

Masalah pada kepe­mimpinan daerah, bisa berdampak pada realisasi APBD yang rendah.

Oleh ka­rena itu solusinya mung­kin melibatkan pe­ningkatan manajemen dan pengawasan, serta memastikan efisiensi dalam alokasi dana untuk proyek-proyek yang penting bagi masyarakat.

Dalam pada itulah pentingnya peran legislatif dalam mengontrol agar realisasi APBD tidak rendah meliputi pemantauan, pengawasan, dan evaluasi terhadap proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran.

Dengan memastikan trans­paransi, akuntabilitas, serta kolaborasi yang efektif antara pihak legislatif dan eksekutif.

Sayangnya, peran kontrol legislatif di Makassar seolah telah mandul atau dimandulkan? Wallahu a’lam Bishshawabe.(*)