Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Opini

Ketika Realisasi Anggaran Pemkot Makassar di Zona Merah

Sayangnya, Pemkot Makassar termasuk yang gagal merealisasikan anggarannya secara tepat waktu.

Editor: Sudirman
Ist
Aswar Hasan, Dosen Fisipol Unhas 

2. Akuntabilitas. Re­a­lisasi anggaran memung­kin­kan tran­sparansi da­lam penggunaan dana pub­lik.

Pihak-pihak yang berke­pen­tingan, terma­suk warga, dapat melihat bagaimana da­na publik digunakan dan apa­kah program-program yang direncanakan telah di­im­plementasikan dengan baik.

3. Evaluasi kinerja. Dengan membandingkan realisasi anggaran dengan rencana anggaran semula, pemerintah daerah dapat mengevaluasi kinerja mereka.

Mereka dapat mengidentifikasi area di mana anggaran terlampaui atau kurang, serta mengevaluasi hasil dari program dan proyek yang dilakukan.

4. Perencanaan masa de­pan. Data realisasi anggaran membantu pemerintah dae­rah dalam merencanakan ang­garan untuk tahun-tahun mendatang.

Mereka dapat mem­pertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi anggaran sebelumnya dalam merumuskan rencana keuangan di masa depan.

5. Efisiensi penggunaan sum­ber daya. Dengan meni­lai realisasi anggaran, pe­me­rintah daerah dapat meng­iden­­tifikasi keberhasilan dan hambatan dalam penggunaan sumber daya.

Ini membantu mereka untuk lebih efisien da­lam mengalokasikan ang­garan untuk program-program yang memberikan hasil terbaik.

6. Pertanggungjawaban pe­jabat publik. Realisasi ang­ga­ran juga berperan dalam me­ngukur kinerja pejabat publik.

Hasil realisasi ang­garan bisa menjadi dasar dalam mengevaluasi kinerja pejabat dan memutuskan apakah mereka pantas untuk dipertahankan atau tidak dalam posisi mereka.

7. Pengambilan keputusan. Informasi realisasi angga­ran membantu dalam pengam­bi­lan keputusan mengenai pengalokasian dana dan pe­nyesuaian program.

Jika terdapat perbedaan antara rencana dan realisasi, pemerintah daerah dapat mengambil tindakan koreksi untuk memaksimalkan hasil.

Terlambat dan rendahnya re­alisasi APBD dapat berdam­pak negatif pada masyarakat. Ini bisa menyebabkan pe­nun­daan proyek-proyek infra­struktur, layanan publik yang terganggu, serta peluang ekonomi yang terlewatkan.

Masyarakat bisa merasakan dampak buruk berupa kuali­tas hidup yang menurun dan ketidakpastian dalam hal pelayanan dan pembangunan.

Karenanya urgen memaha­mi realisasi anggaran APBD, pemerintah daerah dapat me­nge­lola keuangan dengan lebih efektif, mengukur ki­ner­ja, dan memastikan peng­gu­naan dana publik yang transparan dan akuntabel.

Halaman 3/4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

Berita Populer

Inspirasi Kartini

 

Inspirasi Kartini

 
© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved