Ketika Realisasi Anggaran Pemkot Makassar di Zona Merah

Aswar Hasan

Dosen Fisipol Unhas

Salah satu bentuk komitmen dan kepedulian pemerintah terhadap pembangunan di masyarakatnya, adalah merealisasikan APBD yang tepat waktu dan tepat sasaran secara akuntabel dan transparan.

Sayangnya, Pemkot Makassar termasuk yang gagal merealisasikan anggarannya secara tepat waktu.

Hal itu tercermin dari Data Ditjen Bina Keuangan per 1 Juli/28 Juli 2023, yang menunjukkan realisasi anggaran APBD Kota Makassar, berada di zona merah dengan posisi yang paling terakhir di 10 Kota yang paling rendah realisasinya (21,93 persen).

Posisi Makassar berada di urutan terakhir dari 74 Pemkot se-Indonesia (Tribun Timur, 14/8-2023).

Meskipun akhirnya terkoreksi melalui penjelasan pihak Pemkot Makassar, bahwa data Ditjen Bina Keuangan tersebut terambil dari data Pemkot yang belum di update (akibat kelalaian atas leletnya antisipasi aparat Pemkot sendiri yang seharusnya sudah Smart sesuai tagline kotanya).

Setelah diklarifikasi, oleh Bappeda Kota Makassar, serapan anggarannya mencapai 31,96 persen hingga 7 Agustus lalu.

Namun demikian, capaian itu pun masih berada di lingkaran Zona Merah kelompok 20 kategori kota yang rendah realisasinya karena batas akhir dari level Zona Merah, adalah 34,08 persen.

Namun demikian, sebagai warga Makassar kita masih patut bersyukur karena saat ini pemkot telah menerapkan sistem e-katalog dalam tender dan Makassar termasuk juara ke 2 se-Indonesia setelah Medan.

Hanya saja mungkin sosialisasi dan konsolidasi sistem e-katalog tersebut tidak dilakukan secara simultan yang sistematis dan terstruktur.

10 Faktor

Direktur Jenderal Bi­na Ke­uangan Daerah Kemen­terian Dalam Negeri, Agus Fatoni yang membidangi monitoring realisasi anggaran se Indone­sia menyatakan bahwa seti­dak­nya, ada 10 kendala pe­nye­bab rendahnya realisasi anggaran yaitu:

Pertama, adanya keraguan pemda dalam memulai ke­gia­tan akibat perencanaan tidak matang.

“Ada keragu-ra­guan, mau diteruskan atau dilakukan perubahan. Itu yang menyebabkan rendah­nya realisasi belanja,” kata Fatoni.