Erick Thohir Kecolongan, Teroris Bersarang di BUMN saat Menteri Sibuk Urus PSSI, Brimob Jadi Sasaran

TRIBUN-TIMUR.COM - Menteri BUMN, Erick Thohir kecolongan.

Ternyata terduga teroris bersarang di BUMN saat Erick Thohir sedang sibuk dengan urusan terkait PSSI dan diperbincangkan sebagai calon wakil presiden potensial untuk tahun 2024.

Sebuah peristiwa mengejutkan terjadi di mana seorang individu yang merupakan karyawan PT KAI memiliki niat untuk melakukan serangan terhadap Markas Brimob.

Identitas individu tersebut adalah Dananjaya Erbaning, yang biasa dipanggil DE, yang kemudian diamankan oleh tim Densus 88 di tempat tinggalnya di Perumahan Pesona Anggrek Harapan, Kota Bekasi, Jawa Barat.

Ahli dalam bidang analisis terorisme, Islah Bahrawi, mengungkapkan bahwa penangkapan DE alias Danan alias Abu Nibras, yang ternyata merupakan seorang karyawan PT KAI, menjadi peringatan serius bagi Menteri BUMN Erick Thohir serta seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Islah Bahrawi juga menggarisbawahi bahwa beberapa perusahaan BUMN telah diidentifikasi sebagai tempat yang mungkin dimanfaatkan oleh elemen teroris.

Penangkapan DE alias Danan alias Abu Nibras oleh tim Densus 88 di Bekasi Utara pada Senin (14/8/2023) secara tegas mengonfirmasi pernyataan tersebut.

DE, yang sehari-hari bekerja sebagai pegawai di PT Kereta Api Indonesia (PT KAI), sebuah perusahaan BUMN yang sangat besar, menjadikan situasi ini semakin mendalam.

Melalui akun Twitter pribadinya, Islah Bahrawi menegaskan bahwa tujuannya adalah untuk membangunkan kesadaran dalam Kementerian BUMN dan mempertimbangkan dampak serius dari potensi infiltrasi teroris ke dalam lingkungan BUMN.

"Saya hanya ingin mengetuk kesadaran @KemenBUMN,”

“Sejak dulu saya dan beberapa teman berteriak ketika ada pendakwah beraliran Wahabi atau pengusung Khilafah yang anti-Pancasila berceramah di PLN, Telkom, Pertamina atau di Badan Usaha penting milik negara lainnya,”

“Banyak karyawan BUMN, Kementerian dan Lembaga negara hari ini yang mengharamkan Pancasila tapi menyuapkan makanan kepada diri dan anak istrinya dari "Gaji Pancasila"," tulis Islah Bahrawi di akun Twitternya.

"Mereka sadar, sangat sulit untuk melakukan makar atau revolusi terhadap negara ini.

Maka yang mereka lakukan adalah dengan "kudeta perlahan" melalui pengendalian lembaga-lembaga vital milik negara,”

“Mereka berusaha menggelembungkan populasinya dengan harapan bisa mengendalikan negara ketika mereka sudah menduduki posisi "decision maker" di setiap entitas yang mereka kuasai," imbuhnya.