3 Tahun Berturut-turut BPK Sulsel Temukan Anggaran Fiktif di DPRD Sulsel

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Selama tiga tahun berturut-turut, BPK Sulsel temukan anggaran fiktif di DPRD Sulsel.

Hal ini terungkap dalam persidangan kasus suap auditor BPK di kantor Pengadilan Tinggi Negeri, Jalan Kartini, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Selasa (7/3/2023) lalu.

Plt Sekertaris Dewan DPRD Sulsel, M Jabir mengungkap temuan itu saat menjadi saksi dalam persidangan.

Selain kas tekor Rp 20 miliar pada LKPD tahun anggaran 2019.

Juga ada temuan pada LKPD tahun 2020 dan 2021.

Walaupun temuan BPK tidak sebesar pada tahun 2019 namun ini menjadi catatan buruk bagi DPRD Sulsel.

"LKPD tahun 2020 ada juga temuan dari BPK Sulsel namun jumlahnya tidak seperti kemarin (2019)," katanya.

"LKPD tahun 2020 itu ada temuan kas tekor sebesar Rp 1,7 miliar dan ditindaklanjuti atau dikembalikan ke kas daerah," jelasnya.

Temuan LKPD tahun 2021 sebesar Rp 4,3 miliar.

Temuan ini berupa pengganti uang transpor, honor, narasumber, atau moderator.

Temuan ini tidak berpengaruh terhadap opini dan LHP tahun 2021.

Tindaklanjut dari temuan ini ialah pengembalian secara bertahap oleh anggota DPRD ke kas negara.

"Pengembalian sampai saat ini sudah hampir setengahnya," ujar Jabir.

Proses pengembalian kas tekor Rp 20 miliar dilakukan secara patungan oleh unsur pimpinan DPRD Sulsel dan Sekwan DPRD.

Yakni, Ketua DPRD Sulsel, Andi Ina Kartika Sari. Wakil Ketua DPRD Sulsel, Ni'matullah Erbe, Darmawangsa Muin, dan Jabir.