Breaking News:

Vonis Nurdin Abdullah

BREAKING NEWS: Penasehat Hukum Nurdin Abdullah: Pak NA, Tim PH dan Keluarga Tidak Mengajukan Banding

Melalui pesan singkat, Arman Hanis  mengatakan,keputusan itu sudah dipertimbangkan dengan matang.

TRIBUN-TIMUR.COM/MUHAMMAD FADHLY ALI
Penasehat Hukum Nurdin Abdullah, Arman Hanis dan Tim Pengacaranya 

TRIBUN-TIMUR.COM - Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Diberhentikan Sementara Nurdin Abdullah (NA) tidak melayangkan banding atas vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pekan lalu.

Hal tersebut diungkapkan Penasehat Hukum (PH) Nurdin Abdullah Arman Hanis.

Melalui pesan singkat, Arman Hanis  mengatakan,keputusan itu sudah dipertimbangkan dengan matang.

Penasihat Hukum terdakwa Nurdin Abdullah, Arman Hanis di Pengadilan Negeri Makassar, Jl RA Kartini, Selasa (23/11/2021) sore.
 
Penasihat Hukum terdakwa Nurdin Abdullah, Arman Hanis di Pengadilan Negeri Makassar, Jl RA Kartini, Selasa (23/11/2021) sore.   (tribun-timur/muslimin)

 

"Sudah dipikirkan dan dipertimbangkan dengan baik oleh Pak NA, Tim PH dan keluarga untuk tidak mengajukan banding," ujar Arman Hanis, Senin (6/12/2021).

Baca juga: Bursa Wagub Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman Akui Komunikasi Keluarga Nurdin Abdullah

Baca juga: Nurdin Abdullah, Antara Prestasi dan Korupsi

Baca juga: Ogah Urusi Vonis Penjara Nurdin Abdullah, Sudirman Sulaiman Ungkap Rencana Besarnya di Pemerintahan

Seperti diketahui, Terdakwa Nurdin Abdullah terjerat kasus suap dan gratifikasi perizinan dan pembangunan infrastruktur di Sulsel Tahun Anggaran 2020-2021.

Mantan Bupati Bantaeng 2 periode itu dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi suap dan gratifikasi secara bersama-sama.

Majelis Hakim PN Makassar memvonis Nurdin Abdullah dengan pidana penjara 5 tahun, pidana denda Rp500 juta subsider 4 bulan kurungan.

Putusan tersebut lebih rendah dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU-KPK).

Dimana JPU KPK menuntut Nurdin Abdullah dengan 6 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsidier enam bulan penjara.

Tiga JPU KPK pada sidang Nurdin Abdullah dan Edy Rahmat di Pengadilan Negeri Makassar. Mereka adalah Zainal Abidin, Andry Lesmana dan Dodi L Siahaan.
Tiga JPU KPK pada sidang Nurdin Abdullah dan Edy Rahmat di Pengadilan Negeri Makassar. Mereka adalah Zainal Abidin, Andry Lesmana dan Dodi L Siahaan. (TRIBUN-TIMUR.COM/MUHAMMAD FADHLY ALI)

Baca juga: Divonis 5 Tahun Penjara, PDIP Sulsel Serahkan Status Kader Nurdin Abdullah ke DPP

Baca juga: Status Nurdin Abdullah di Pemprov Sulsel Usai Divonis 5 Tahun Penjara

Baca juga: Bursa Calon Wagub Sulsel dari PAN Setelah Nurdin Abdullah Divonis 5 Tahun Penjara

Majelis hakim juga memberikan pidana tambahan bagi Nurdin Abdullah.

Yakni uang pengganti Rp 2.187.600.000 dan SGD 350 ribu.

Dengan ketentuan apabila tidak dibayar dalam satu bulan setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta kekayaan terdakwa dirampas untuk menutupi kerugian negara tersebut.

Sidang lanjutan dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Perizinan dan Infrastruktur Sulsel kembali digelar di PN Makassar Jl Kartini, Kamis (30/9/2021). Hadir sebagai Ketua Majelis Hakim Ibrahim Palino dan dua anggotanya.
Sidang lanjutan dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Perizinan dan Infrastruktur Sulsel kembali digelar di PN Makassar Jl Kartini, Kamis (30/9/2021). Hadir sebagai Ketua Majelis Hakim Ibrahim Palino dan dua anggotanya. (ist)

Tidak hanya itu, Hakim juga memberikan hukuman berupa pencabutan hak politik Nurdin pada jabatan publik selama tiga tahun setelah terdakwa selesai menjalankan hukuman pidananya.

(Tribun-Timur.com)

Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved