Plt Ketua Golkar Sulsel Jadi Rebutan, Idrus Marham dan Ali Mochtar Ngabalin

Ringkasan Berita:

• Muhidin M Said, Idrus Marham, Meutya Hafid, Solihin Kalla dan Ali Mochtar Ngabalin potensi menjadi Plt Ketua DPD Partai Golkar Sulawesi Selatan
• Masa kepengurusan Taufan Pawe cs 19 November 2025

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Muncul sejumlah nama pengurus DPP berpotensi menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Ketua pasca masa kepengurusan DPD Partai Golkar Sulawesi Selatan berakhir 19 November 2025.

Plt ketua adalah pengurus DPP yang saat ini menjabat. 

Mereka antara lain Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Kebijakan Idrus Marham, Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Elektoral 2 Meutya Hafid.

Ada juga Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi Muhidin M Said, Ketua Bidang Kewiraswastaan Solihin Kalla, dan Ketua Bidang Kebijakan Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional Ali Mochtar Ngabalin.

Ada juga Wakil Sekjen Kepartaian Hakim Kamarudin, Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi Andi Fauziah Pujiwatie Hatta

Pengamat Politik Universitas Hasanuddin (Unhas), Dr Ali Armunanto, mengatakan mereka memiliki keunggulan dan tantangan.

“Saya rasa masing-masing calon punya keunggulan. Khususnya dua nama ini, Idrus Marham dan Ali Mochtar Ngabalin. Keduanya memiliki kedekatan emosional dan kultural dengan Makassar," katanya saat dihubungi, Senin (10/11/2025).

Baca juga: Bocoran! DPP Golkar Bakal Tunjuk Plt Ketua Golkar Sulsel

Ali menjelaskan, Ali Mochtar banyak menghabiskan masa mudanya di Makassar.

Idrus Marham pernah kuliah dan beraktivitas di Makassar sebelum berkarier di Jakarta.

Kedekatan tersebut, kata dia, membuat keduanya lebih memahami karakter masyarakat Sulawesi Selatan.

“Secara komunikasi politik, mereka akan lebih mudah diterima. Tapi di sisi lain, kita tahu Golkar memiliki banyak faksi, dan dinamika pusat tentu bisa mempengaruhi proses komunikasi antara Plt dengan kader di daerah,” jelasnya.

Ali menilai, penunjukan Plt Ketua Golkar Sulsel tidak bisa dilepaskan dari kepentingan politik elite DPP.

Menurutnya, jabatan Plt ini sangat strategis menjelang Musyawarah Daerah (Musda), karena bisa memengaruhi arah dukungan dan konfigurasi kekuatan partai ke depan.

“Penunjukan Plt bisa saja menjadi bagian dari upaya mengondisikan suasana kebatinan jelang Musda nanti. Karena itu, posisi ini pasti menjadi rebutan banyak pihak,” ujarnya.

“Kalau kita pakai analisis jaringan, dari siapa yang ditunjuk jadi Plt nanti, kita bisa membaca arah dukungan dan siapa yang sesungguhnya ingin dimenangkan di Musda mendatang."