Arfandy Idris Ungkap Dinamika APBD Sulsel: Utang Pemprov atau Gagal Bayar

Bahkan pada bulan januari telah dilakukan perubahan parsial yang tidak diketahui kenapa sampai dilakukan parsial kenapa tidak dilakukan perbaikan, merubah lebih awal sesuai dengan kebutihan sebelum penetapan apbd tahun 2021.

Kondisi ini berlanjut sampai perubahan parsial sebanyak 3 kali. Kondisi Ini lagi menandakan bahwa tim keuangan pemerintah daerah propinsi tidak cermat dalam pengelolaan keuangan daerah.

Apalagi perubahan parsial tersebut tanpa dilandasi aturan. Seperti siapa yang memerintahkan apa saja kegiatan yang di parsialkan.

Belum lagi kalau dibicarakan sampai pada perubahan anggaran tahun 2021 lebih parah lagi karena pemerintah daerah tidak konsisten dalam memberikan keterangan dan data dalam dokumen seperti memberi keterangan bahwa pendapatan daerah akan mengalami penurunan karena beberapa sumber pendapatan tidak mencapai target, namun disisi lain bisa menambah pendapatan.

Semakin banyak hal yang masih perlu dipertanyakan, namun perlu tindakan ke hati hatian dalam pengelolaan keuangan daerah.

Perlu kami mengingatkan mempersiapkan seluruh dokumen wajib seperti RKPD perubahan tahun 2021 dan dokumen lainnya.

Mudah mudahan kondisi ini kita ketahui bersama supaya bisa kita renungkan secara baik untuk memperbaikinya.

Tetapi kalau kita semua mengganggap apa yang kita lakukan sudah BENAR maka silahkan dilanjutkan.

"Kami menyarankan kepada TAPD sulawesi selatan agar kembali memperhatikan secara cermat prinsip prinsip dalam penyusunan perencanaan APBD pada tahun tahun berikutnya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang ada sehingga dapat keluar dari permasalahan bukannya menyelesaikan masalah bahkan menambah masalah dikemudian hari," ujar Arfandy.(*)