RDP DPRD Wajo Bahas Gaji PPPK Paruh Waktu

Samsul juga menegaskan, pembayaran upah mengacu pada Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 dan Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2026 tentang Juknis BOS.

“Aturan ini menjadi pedoman relaksasi penggunaan dana BOS untuk pembiayaan honor guru dan tenaga kependidikan,” jelasnya.

Belum Digaji 6 Bulan, Guru Keluhkan Perubahan SPK

Sebelumnya, ribuan guru dan tenaga pendidik (tendik) PPPK paruh waktu di Kabupaten Wajo mengaku belum menerima gaji selama enam bulan.

Keterlambatan itu terhitung sejak terbitnya Surat Perjanjian Kerja (SPK) tertanggal 1 November 2025.

Dalam SPK awal, tercantum upah sebesar Rp2.250.000 per bulan, yang bersumber dari APBN dan APBD.

Namun hingga April 2026, hak tersebut belum juga diterima.

“Iya, sudah hampir enam bulan kami belum terima upah,” ujar seorang guru berinisial YR di Sengkang, Selasa (7/4/2026).

Tak hanya itu, para guru juga mengeluhkan adanya perubahan SPK secara sepihak.

Dalam SPK terbaru, dengan nomor yang sama, besaran upah berubah menjadi Rp250 ribu per bulan dan hanya bersumber dari APBD.

“Tidak ada pemberitahuan, tiba-tiba terbit SPK baru dan gaji kami berubah dari Rp2,25 juta jadi Rp250 ribu,” keluhnya.

Hal serupa disampaikan seorang tenaga pendidik lainnya berinisial S.

Ia mengaku kaget dengan perubahan tersebut, terlebih upah sebelumnya juga belum dibayarkan.

“Kami kaget, gaji turun drastis. Jujur itu membuat kami down,” ujarnya.

Ia berharap Pemerintah Kabupaten Wajo segera memberikan solusi dan mengkaji ulang perubahan SPK tersebut.

“Kami berharap ada jalan keluar. Apalagi tendik tidak punya sertifikasi, jadi sangat bergantung pada gaji ini,” tutupnya. (*)