Pilkada
Akademisi Unibos Makassar Nawir Rahman Petakan Plus Minus Pilkada Lewat DPRD
pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD merupakan isu lahir dari evaluasi praktik Pilkada langsung di Indonesia.
Penulis: Makmur | Editor: Muh Hasim Arfah
Dalam pemetaannya, Nawir menjelaskan Pilkada langsung memberikan ruang partisipasi luas kepada rakyat namun membutuhkan waktu panjang, biaya besar, dan memiliki potensi konflik sosial yang tinggi.
Sebaliknya, Pilkada tidak langsung melalui DPRD dinilai lebih efisien. Prosesnya lebih singkat, biaya lebih terkendali, dan konflik sosial relatif minimal. Selain itu, menurut Nawir, terjadi juga penguatan kelembagaan DPRD
"Argumen pendukung pilkada tidak langsung adalah Anggota DPRD dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu legislatif, sehingga memiliki legitimasi untuk mewakili kehendak konstituen dalam memilih kepala daerah," jelasnya.
Meski begitu, Nawir mengingatkan adanya kritik mendasar terhadap Pilkada tidak langsung.
Diantaranya berkurangnya partisipasi rakyat secara langsung yang dinilai berpotensi melemahkan kedaulatan rakyat dan membuka ruang oligarki politik di tingkat lokal.
“Pilkada langsung memberi hak penuh kepada rakyat untuk menentukan pemimpinnya. Ketika keputusan itu dialihkan ke DPRD, selalu ada risiko jarak antara kehendak rakyat dan keputusan wakilnya,” jelas Nawir.(*)
| GAM Macetkan Jl AP Pettarani Makassar, Demo Tolak Pilkada Lewat DPRD |
|
|---|
| Dulu Ditolak Keras SBY! Kini Demokrat Sulsel Dukung Pilkada Lewat DPRD |
|
|---|
| Tolak Pilkada Lewat DPRD, Presma UIN Alauddin : Jangan Khianati Kedaulatan Rakyat |
|
|---|
| PMII Sulsel Nilai Wacana Pilkada Lewat DPR sebagai Kemunduran Demokrasi |
|
|---|
| Andi Tobo: Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD Belum Waktunya |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/makassar/foto/bank/originals/20250101_PILKADA-DPRD_pilkada-lewat-dprd.jpg)