TAG
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
-
AMAN Tana Luwu fasilitasi musyawarah penegasan batas wilayah adat di Rongkong dan Sabbang untuk perlindungan hak masyarakat adat.
Rabu, 26 Februari 2025
-
Unjuk rasa aliasni AMAN berujung perusakan fasilitas kantor DPRD Sinjai saat massa jenuh menunggu penerima aspirasi tidak ditemui.
Rabu, 30 Oktober 2024
-
Pelaku dilaporkan berdasarkan laporan Polisi Nomor: LP-B/242/X/2024/SPKT/Polres Sinjai, tanggal 14 Oktober 2024 yang dilaporkan Sekretaris DPRD Sinjai
Selasa, 29 Oktober 2024
-
Anggota DPRD Sinjai, Fachriandi Matoa menanggapi dirinya terciduk main HP saat menerima aspirasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara.
Senin, 21 Oktober 2024
-
RDP ini merupakan tindak lanjut dari penyampaian aspirasi masyarakat terkait penetapan batas kawasan hutan negara di wilayah adat.
Senin, 21 Oktober 2024
-
Massa AMAN Sinjai rusak kursi dan meja di ruang DPRD Sinjai saat demo, Jumat (11/10/2024).
Senin, 14 Oktober 2024
-
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sinjai di gedung DPRD Sinjai berlangsung memanas, Jumat (11/10/2024).
Jumat, 11 Oktober 2024
-
Massa awalnya melangsungkan aksinya di halaman gedung DPRD Sinjai. Setelah itu mereka masuk ke ruang paripurna Gedung DPRD Sinjai.
Jumat, 11 Oktober 2024
-
Aksi tersebut berlangsung di ruang paripurna, di mana massa melangsungkan orasi secara bergantian menggunakan pengeras suara.
Jumat, 11 Oktober 2024
-
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Aman) menolak penetapan kawasan hutan negara di wilayah adat.
Senin, 19 Agustus 2024
-
Massa aksi juga membentangkan spanduk utama bertuliskan “Tolak penetapan kawasan hutan negara di wilyah kami“.
Senin, 19 Agustus 2024
-
Sekjend AMAN Rukka Sombolinggi menyatakan, Perpres itu merupakan langkah mundur pengakuan dan perlindungan masyarakat adat dan wilayah adatnya.
Senin, 29 Juni 2020
-
Ia meyakini, dengan sinergi yang baik antara AMAN dan Pemda Enrekang maka akan menciptakan iklim yang kondusif dan memajukan daerah.
Jumat, 1 Maret 2019
-
Asmar sebelumnya adalah Direktur Walhi Sulsel yang telah berakhir masa jabatan pada Mei lalu.
Rabu, 11 Juli 2018
-
"Tiga hal penting yang harus menjadi perhatian utama anggota DPRD PKB dan PKB se-KTI, yakni desa, petani, dan masyarakat adat,” tegas Idham Arsyad
Jumat, 17 Februari 2017
-
Usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang masyarakat adat Toraja akan dibahas dalam Musda.
Selasa, 25 Oktober 2016
-
"Pesertanya dari 32 wilayah adat di Toraja, dan bupati Tana Toraja serta Toraja Utara direncanakan hadir,"
Selasa, 25 Oktober 2016
