Agar Rahmatan Lil'alamin, Ini Pesan Ketua Gerbang Tani untuk Konsolidasi PKB KTI di Palu
"Tiga hal penting yang harus menjadi perhatian utama anggota DPRD PKB dan PKB se-KTI, yakni desa, petani, dan masyarakat adat,” tegas Idham Arsyad
lihat foto
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Elite dan legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kumpul di Palu, Sulawesi Tengah,
Sabtu-Minggu (18-19/2/2017). Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar menggelar konsolidasi umum dengan anggota DPRD PKB se-Kawasan Timur Indonesia (KTI) di Kota Palu.
Menyambut acara itu, Ketua Gerakan Kebangkitan Petani(Gerbang Tani) Indonesia, Idham Arsyad, mengingatkan beberapa point penting yang disampaikan lewat Tribun-Timur.com, Kamis (16/2/2017) malam.
“Selamat atas penyelenggaraan Konsolidasi Ketum DPP PKB dengan anggota DPRD se-KTI. Konsolidasi ini harus dimaknai sebagai konsplidasi kerakyatan. Artinya keputusan-keputusan yang dicapai adalah keputusan yang membela kepentingan rakyat banyak karena PKB didirikan oleh Gus Dur sebagai partai pembela rakyat,” jelas Idham.
Alumnus Pondok Pesantren Darud Dakwah Wal Irsyad (DDI) Mangkoso, Barru, Sulsel, itu mengatakan, konsolidasi ini menjadi momentum bagi segenap DPRD PKB se-KTI untuk meneguhkan komitmen dan pemihakan serta pembelaan terhadap rakyat.
“Ada tiga hal penting yang harus menjadi perhatian utama bagi anggota DPRD PKB dan PKB se-KTI, yakni desa, petani, dan masyarakat adat,” ujar Dewan Pakar Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) tersebut.
Menurut Idham, tiga hal tersebut penting karena menjadi realitas sosial masyarakat di KTI. Makanya, PKB harus mendorong pembangunan dan penguatan desa dalam kerangka mengatasi kesenjangan sosial-ekonomi di pedesaan.
DPRD, kata Idham, harus mengawal nawacita ketiga Presiden Jokowi itu, agar pelaksanaannya benar-benar dapat mengurai persoalan struktural di pedesaan seperti kemiskinan, pengangguran, dan kerusakan ekologi.
Idham mengingatkan, anggota DPRD dan PKB harus memastikan perjuangannya kepada petani. Sebab petani adalah kelas sosial di pedesaan yang paling miskin dan jauh dari kesejahteraan.
Politik kesejahteraan bagi kaum tani itulah, menurut Idham, yang harus menjadi perjuangan PKB di parlemen dan pemerintahan. Politisi PKB harus memperjuangkan peraturan yang melindungi petani dari penggusuran lahan dan serbuan hasil pertanian impor.
“Bentuk kongkretnya adalah adanya APBD yang mencerminkan pemihakan pada petani,” tegas Idham.
Selain itu, menurut Idham, PKB se-KTI juga harus terdepan membicarakan pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat.
“Kita tahu persis bahwa Gus Dur sangat kuat komitmennya terhadap perlindungan budaya lokal, komunitas lokal, dan masyarakat adat. Tiga hal ini menjadi kunci keberhasilan PKB untuk meraih simpati dari rakyat kecil dan sebagai wujud dari politk rahmatan lil'alamin,” jelas Idham.(*)
