Perusahaan Udang di Sulsel PHK 19 Pekerja

“Rata-rata laki-laki dengan usia aktif antara 35-40 tahun,” ujarnya.

Ia menjelaskan penyebab PHK cukup beragam.

Sebagian pekerja habis masa kontrak, sementara lainnya terdampak efisiensi perusahaan.

Pihaknya memastikan pemerintah tetap hadir mendampingi pekerja terdampak PHK.

Disnaker juga memastikan perusahaan memenuhi hak pekerja sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Termasuk memastikan hak-hak pekerja seperti pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, maupun hak normatif lainnya dipenuhi oleh perusahaan,” jelasnya.

Sekretaris Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Maros, Sadikin, mengatakan PHK tetap menjadi momok bagi pekerja.

Menurutnya, pemerintah, pengusaha, dan pekerja sebenarnya sama-sama berupaya agar PHK tidak terjadi.

Namun, jika PHK tidak dapat dihindari, perusahaan wajib memenuhi seluruh hak pekerja.

“Hak itu mencakup pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, maupun kompensasi lain,” tegasnya.

Sadikin juga mengingatkan pemerintah telah menyiapkan program JKP bagi pekerja terdampak PHK.

Program tersebut memberikan bantuan uang tunai maksimal enam bulan disertai akses informasi pasar kerja dan pelatihan.

Ia berharap Pemkab Maros memperkuat sosialisasi hak dan kewajiban ketenagakerjaan kepada pekerja dan pengusaha.

Selain itu, kapasitas pekerja juga perlu ditingkatkan melalui program pelatihan dan sertifikasi kewirausahaan.

“Dengan begitu, iklim investasi dan ketenagakerjaan di Maros bisa terus berkembang dengan baik,” katanya.